web stats service from statcounter

Hot News


  • Mahasiswa Bandung Demo Menolak Revisi UU KPK
    Mahasiswa Bandung Demo Menolak Revisi UU KPK
    • 17 September 2019 | 17:33:00 WIB

    PULUHAN mahasiswa yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung melakukan unjukrasa menolak Revisi UU KPK di depan Gedung DPRD Jawa Barat.

Inspirasi


    Jangan Ada Penolakan Vaksinasi Difteri
    net ilustrasi

    Jangan Ada Penolakan Vaksinasi Difteri

    • Jumat, 29 Desember 2017 | 05:46:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Penyakit Difteri masih menjadi ancaman sehingga masyarkat harus tetap siaga terhadap gejalanya.

    Deputi bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dr Sigit Priohutomo berharap masyarakat jangan ragu-ragu untuk melakukan imunisasi pada anaknya. Terlebih saat ini imbas penyakit tersebut masih terlihat.

    Sigit mengatakan, langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang sudah diinformasikan kepada masyarakat bisa dipahami dengan baik. Gejalanya yang harus dipahami adalah munculnya selaput bening ditenggorokan yang sulit untuk dilepas dan jika dilepas akan berdarah. Penderita juga mengalami kondisi demam, sakit tenggorokan sampai pada sulit bernapas.

    "Pada tahap lebih kritis toksin dari bakteri difteri ini bisa merusak otot jantung, sel saraf, gagal napas, kelumpuhan saraf tepi, dan infeksi di jantung sampai pada kematian." jelas Sigit di Kantor Kemenko PMK.

    Di sisi lain, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek juga menyampaikan, tak ada cara untuk mencegah difteri selain vaksinasi. Upaya itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. “Satu, imunisasi kita meningkatkan kekebalan tubuh kita. Supaya kita kebal, dan akhirnya walaupun ada kumannya kita tidak akan terkena,” ujar Nila.

    Karena itu, tambah Nila, dalam proses vaksinasi ini diharapkan tidak ada lagi masyarakat menolak vaksinasi difteri. “Jadi kalau sudah ada wabah seperti kejadian luar biasa (KLB) seperti ini, mau nggak mau kita harus lakukan. Jadi tidak boleh ditolak,” kata Nila.

    Kemenko PMK dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, khususnya Kementerian Kesehatan dan peran pemerintah daerah sampai pemerintah desa untuk terus melakukan sosialisasi. Agar masyarakat bisa menerima vaksinasi, khsusunya terkait program pemerintah yakni Outbreak Renponse Immunization (ORI) atau imunisasi ulang secara masal dari umur tertua yang terkena penyakit tersebut.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberi perhatian khusus ihwal penolakan sebagian warga masyarakat ini. Saat memimpin rapat terbatas penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit difteri di Istana Bogor, Rabu (27/12/2017), Presiden minta untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan dalam menanggulangi penyakit mematikan yang disebabkan oleh bakteri "Corynebacterium Diptheriae.

    Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, mengungkapkan Presiden juga berpesan kepada Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, agar tidak ada lagi penolakan. "Kalau sudah ada wabah KLB seperti ini mau tidak mau (vaksin) harus kita lakukan. Tidak boleh ditolak," katanya.

    Nila mengakui saat ini imunisasi ulang  masih difokuskan di 3 provinsi (Jakarta, Jawa Barat dan Banten), namun akan diteruskan ke provinsi lainnya. Fokus penanganan terkait logistik yang ada, namun pihaknya telah memerintahkan Bio Farma untuk terus memroduksi imunisasi DPT.

    "Vaksin itu berasal dari Indonesia, Biofarma, dan kita minta Biofarma terus menerus membuat secara berkesinambungan. Jadi mulai Desember ini terus sampai nanti ke provinsi-provinsi lain yang terkena," katanya. (*)

    den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Mahasiswa Bandung Demo Menolak Revisi UU KPK
    Pemprov Jabar Dorong Percepatan Tol Cisumdawu
    DPRD Jabar Usulkan Penambahan Pimpinan
    DPRD Jabar Umumkan Calon Pimpinan Dewan 2014-2024
    Emil Setuju Nama BIJB jadi Bandara Habibe

    Editorial