web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    Jangan Telantarkan Penyandang Disabilitas Mental
    net Ahmad Coesni saat memimpin rapat

    Jangan Telantarkan Penyandang Disabilitas Mental

    • Sabtu, 23 Desember 2017 | 06:16:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menginginkan penderita penyandang disabilitas mental itu jangan pernah dipasung atau ditelantarkan.

    "Pemasungan atau menelantarkan penyandang disabilitas mental itu sudah bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Tindakan itu juga bentuk pelanggaran HAM," ucap Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK Tb Achmad Choesni di Kantornya.

    Choesni menuturkan, jumlah penyandang disabilitas mental yang dipasung dan ditelantarkan itu masih cukup tinggi. Berdasarkan data Kementerian Sosial hingga 21 Desember 2017, Penyandang Disabilitas Mental/Orang Dengan Gangguan Jiwa (PDM/ODGJ) yang bebas pasung itu sekitar 3.441 orang dan yang sedang dipasung mencapai 1.350 orang.

    "Indonesia harus bebas secara nasional dari adanya praktik pasung dan penelantaran terhadap penderita disabilitas mental," tutur Choesni.

    Sebagai pengawal isu kesejahteraan di Kemenko PMK, Choesni menegaskan, saat ini diperlukan suatu perubahan sosial dalam penanganan PDM dan ODGJ yang dipasung. Yakni dengan mengembangkan pelayanan dasar yang terintegrasi, dan terkoordinasi secara berkesinambungan antar Kementerian/Lembaga dan perlunya evaluasi implementasi bisnis proses pencegahan dan penanganan pemasungan bagi PDM/ODGJ.

    Lebih lanjut, Choesnie mengatakan korban pemasungan harus mendapatkan layanan kesehatan berupa rujukan ke Rumah Sakit atau Rumah Sakit Jiwa oleh Dinas Kesehatan, rujuk balik ke puskesmas oleh Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa, keberlanjutan intervensi psikososial dan obat oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan; serta rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat.

    Korban pemasungan, kata Choesni, juga akan mendapatkan pendampingan sosial secara periodik untuk pencegahan pemasungan, rehabilitasi psikiatrik, dan rehabilitasi sosial; rujukan ke PSBL/UPTD Bina Laras dan LKS Penyandang Disabilitas Mental; rehabilitasi sosial berbasis masyarakat; bantuan sosial; dan pendampingan sosial dalam pemberdayaan Penyandang Disabilitas Mental.

    "Saya berharap masyarakat juga ikut terlibat sebagai ujung tombak mencegah pemasungan terjadi," terang Choesni. (*)

    den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Sekda Jabar Minta Bapenda Tingkatkan Integritas dan Inovasi
    Wagub Uu Ajak Warga Perkuat Fondasi Bangun Jabar Juara
    Pusat Zakat Umat Fasilitasi Kesehatan di Perbatasan Suriah dan Yordania
    Pemprov Perkuat Program P2WKSS dengan Libatkan Sekoper Cinta dan Kredit Mesra
    Siang dan Malam Hari Ini, Bandung Hujan

    Editorial