web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    Dana Desa Harus Dilaksanakan secara Swakelola
    net Menko PMK Puan Maharani

    Dana Desa Harus Dilaksanakan secara Swakelola

    • Rabu, 20 Desember 2017 | 01:36:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan penggunaaan Dana Desa itu harus dilakukan berdasarkan prinsip swakelola dan berbasis sumberdaya desa dengan mengutamakan pelaksanaan secara mandiri.

    "Dana desa ini harus dimanfaatkan dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal," ucap Menko Puan di kantornya.

    Puan mengatakan, sebelumnya pemerintah telah menetapkan bahwa pada 2018, Dana Desa akan diintegrasikan melalui program Padat Karya dan juga program atau kegiatan dari kementerian dan lembaga juga akan diintegrasikan melalui Padat Karya juga.

    "Untuk Padat Karya melalui Dana Desa tahun 2018, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp60 triliun," tutur Puan.

    Puan menjelaskan Dana Desa ini harus digunakan sebesar 30 persen minimal agar sanggup menciptakan lapangan pekerjaan di desa dan membayar upah pekerja desa. Sedangkan padat karya melalui program kementerian/lembaga, akan dilaksanakan di 1.000 desa lokasi percontohan pada sekitar 100 kabupaten/kota.

    “Program Padat Karya Dana Desa ini benar-benar diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan, dengan memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin serta tingkat stunting yang tinggi,” jelas Puan.

    Sementara itu, Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kemenko PMK Nyoman Shuida juga menginginkan Dana Desa melalui Padat Karya ini bisa berjalan secara optimal. Nyoman berharap, penyelewengan dana desa jangan sampai terulang kembali. Karena itu, perlu pengawalan yang benar-benar serius yang dilakukan oleh semua pihak.

    “Tidak hanya pemerintah, masyarakat harus terlibat dan khususnya para pendamping desa yang telah ditugaskan untuk mengawal dana desa harus terus aktif kawal penggunaan dana desa itu,” tandas Nyoman. (*)

    den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Dirjen PPR Gelar Sosialisasi Pengelolaan APBN
    Perubahan Nama BIJB,Wagub Ikut Kesepakatan Bersama
    Mahasiswa Bandung Demo Menolak Revisi UU KPK
    Pemprov Jabar Dorong Percepatan Tol Cisumdawu
    DPRD Jabar Usulkan Penambahan Pimpinan

    Editorial