Bank BJB top banner

Pemerintah Genjot Pembangunan Infrastruktur

  • Sabtu, 16 Desember 2017 | 06:10:00 WIB
  • 0 Komentar


Pemerintah Genjot Pembangunan Infrastruktur
ilustrasi net

JuaraNews, Jakarta - Percepatan pembangunan selalu digenjot dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal ini demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

"Fokus terhadap pembangunan infrastruktur merupakan kunci bagi Indonesia untuk keluar dari ketertinggalan," ucap Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Kemenko PMK Awal Subandar saat rapat koordinasi teknis (rakornis) tindak lanjut rencana percepatan pembangunan, khususnya Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Rabu (14/12/2017) lalu.

Awal mengatakan, pembangunan infrastruktur akan difokuskan juga melalui daerah pinggiran, khususnya Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ini dilakukan karena laporan dari hasil presentasi Bappenas dan Kemendesa PDTT yang mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kab Kepulauan Mentawai berdasarkan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRAR) berada pada kategori kurang sejahtera.

"Banyak hal yang menjadikan kabupaten ini tertinggal, yakni dikarenakan Aksesibilitas, Infrastruktur, dan Ekonomi yang kurang mendukung," jelas Awal.

Sementara aspek Karakteristik Daerah juga menjadi andil sebagai penyebab ketertinggalan yang tidak dominan. Sebelumnya, studi dari Bank Dunia, dan studi dari Bloomberg McKinsey di 2013 menyebutkan, stok infrastruktur Indonesia masih terbilang rendah sekitar 38% dari PDB. Ini jauh dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia rata-rata sebesar 70% PDB. Artinya, pembangunan infrastrukru yang dilakukan selaras dengan nawacita presiden Jokowi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi daerah pinggiran.

Khusus Kabupaten Kepulauan Mentawai, Awal menilai, Mentawai memiliki potensi yang cukup banyak, mulai dari kuliner dan destinasi wisatanya. Namun yang menjadi penghambat adalah akses yang masih sulit untuk dijangkau. "Kab Kepulauan Mentawai juga menghadapi masalah lain yang harus diselesaikan, yakni penambahan fasilitas pendidikan dan kesehatan," ucapya.

Awal juga menyampaikan bahwa Kemenko PMK akan melakukan koordinasi dengan K/L terkait untuk merekap dan mengidentifkasi kebutuhan apa saja yang dapat disinkronkan dengan program yang ada di K/L. “Kami akan melakukan koordinasi apa apa saja yang dapat diadakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mengeluarkan Mentawai dari daerah tertinggal," pungkas Awal. (*)

den

0 Komentar
Tinggalkan Komentar
Cancel reply
0 Komentar
Tidak ada komentar
Berita Lainnya
Kehati-hatian Agro Jabar Diharap Sukseskan Program Petani Milenial
Jabar Ekspor 23 Ton Kelapa Parut ke Kosta Rika
Digitalisiasi bank bjb Permudah Optimalisasi Pendapatan Daerah
Pemprov Jabar-DKI Jalin Kerja Sama di Bidang Pangan dan UMKM
Tandamata, Tanda Cinta bank bjb
Berita Terdahulu

Editorial


    Pos Indonesia kanan
    iklan qposaja

    Data Statik Covid-19


    DATA COVID-19 INDONESIA

    😷 Positif:

    😊 Sembuh:

    😭 Meninggal:

    (Data: kawalcorona.com)

    Ads