web stats service from statcounter

Hot News


  • Mahasiswa Bandung Demo Menolak Revisi UU KPK
    Mahasiswa Bandung Demo Menolak Revisi UU KPK
    • 17 September 2019 | 17:33:00 WIB

    PULUHAN mahasiswa yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung melakukan unjukrasa menolak Revisi UU KPK di depan Gedung DPRD Jawa Barat.

Inspirasi


    Jangan Bebani Pasien Darurat dengan Administrasi
    net Sigit Priohutomo

    Jangan Bebani Pasien Darurat dengan Administrasi

    • Kamis, 14 Desember 2017 | 06:58:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Jakarta - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyesalkan adaanya fasiltas kesehatan (faskes) yang masih membebani keluarga pasien darurat dangan urusan administratif, sehingga pasien tak terlayani.

    ‘’Semua faskes, apakah itu rumah sakit pemerintah, RS swasta dan Puskesmas, harus mengutamakan pasien darurat,’’ ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Sigit Priohutomo di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Rabu Siang (13/12/2017).

    Menurut Sigit, standar operasional prosedur (SOP) semua faskes jelas memberikan prioritas kepada pasien darurat. Sigit menyesalkan terjadinya kasus bayi 7 bulan yang tidak diizinkan dirawat di sebuah Puskesmas di Kabupaten Brebes, Sabtu (9/12/2017) lalu hanya karena tidak memiliki dokumen kependudukan untuk memenuhi persyaratan administrasi pengobatan. Bayi tersebut kemudian dibawa pulang dan meninggal tanpa mendapatkan pertolongan medis.

    "Jika ini benar, kami sangat menyayangkan hal tersebut dan mereka telah menyalahi SOP yang berlaku," ucap Sigit.

    Sigit menuturkan, kelalaian rumah sakit dalam menolak menangani pasien, itu bukanlah hal pertama kali. Menurutnya, SOP yang dikeluarkan Kemenkes sudah jelas menyatakan, bahwa siapapun yang datang ke fasilitas kesehatan, terlebih dalam keadaan darurat harus segera mendapatkan pelayanan medis.

    "Apabila sudah menyangkut nyawa orang, tidak dibenakan untuk menolak hanya karena kurang kelengkapan administrasi, seperti Kartu Keluarga atau Kartu Indonesia Sehat," tutur Sigit.

    Lebih lanjut, sebagai pengawal kesehatan di Kemenko PMK, Sigit menjelaskan bahwa pasien yang dalam keadaan kritis jangan pernah dibebankan pada perosalan administrasi terlebih dahulu. Karena itu, ia menginginkan peristiwa ini dijadikan bahan pembelejaran baik dari rumah sakit atau puskesmas agar lebih fleksibel dalam menangani kasus yang berkaitan pasien darurat. “Ingat, nyawa itu lebih penting,” tegas Sigit.

    Kemenko PMK dalam hal ini akan melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Kementerian dan Lemabaga terkait, khususnya dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan tindak lanjut terkait soal kejadian ini.

    “Kami akan menindaklanjutinya dengan meminta keterangan dari pihak keluarga pasien dan petugas. Jika ada kesalahan petugas maka petugas itu akan ditindak sesuai prosedur yang berlaku,” pungkasnaya. (*)

    den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Mahasiswa Bandung Demo Menolak Revisi UU KPK
    Pemprov Jabar Dorong Percepatan Tol Cisumdawu
    DPRD Jabar Usulkan Penambahan Pimpinan
    DPRD Jabar Umumkan Calon Pimpinan Dewan 2014-2024
    Emil Setuju Nama BIJB jadi Bandara Habibe

    Editorial