web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    SKB Program padat Karya Ditandatangani 15 Desember
    net ilustrasi

    SKB Program padat Karya Ditandatangani 15 Desember

    • Kamis, 14 Desember 2017 | 05:54:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memastikan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri mengenai pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PPKT) Desa akan ditandatangani pada 15 Desember 2017.

    “Terkait SKB 4 Menteri rencananya akan ditandatangani pada 15 Desember setelah Rakor Tingkat Menteri tentang Pelaksanaan Padat Karya Desa dan Kampanye Penurunan Stunting,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK Nyoman Shuida, Selasa (12/12/2017).

    Nyoman menegaskan SKB merupakan bentuk sinergi, sehingga tidak menghalangi pelaksanaan padat karya tunai di desa yang telah berjalan di K/L. SKB juga tidak bertentangan dengan Permendagri, Permenkeu, Pemendes PDTT. “Kemenko PMK akan mengelaborasi masukan dari K/L yang sudah ada. Kemudian akan dikirimkan kembali sehingga draft SKB 4 Menteri bisa difinalisasi,” tambah Nyoman.

    Finalisasi SKB Empat Menteri untuk pelaksanaan PPKT merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2017. Pada rapat ini, Menko PMK Puan Maharani menegaskan pentingnya SKB Empat Menteri sebagai landasan hukum dari PPKT yang berbasis dana desa. “SKB empat menteri ini adalah payung hukum mengawal dana desa,” kata Nyoman.

    Terdapat empat kementerian yang terlibat nantinya dalam penandatangan SKB ini yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

    Selanjutnya, PPKT ini akan dilaksanakan di 100 desa yang berada di 10 kabupaten dan diprioritaskan bagi daerah yang belum atau tidak melaksanakan pilkada serentak tahun 2018. Jadwal persiapan pelaksanaan, penyusunan pedoman, dan hal teknis lainnya akan ditetapkan oleh Kemenko PMK. Ditargetkan, penyusunan pedoman pelaksanaan PPKT diselesaikan paling lambat akhir Desember 2017.

    Selain itu, menurut Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan, dari PPKT ini pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Desa (Permendes) menyarankan ada 4 prioritas pembangunan, yaitu Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), BUMDes, Gedung Olahraga, dan Embung. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Emil :Optimis 2019 Program Citarum Harum Akan Baik
    Citarum Harum Akan Miliki Kantor Pusat Komando
    USB YPKP Deklarasi Kampus Anti Hoaxs
    113 Pendaftar Lolos Seleksi Pejabat Eselon II
    Sekda Jabar Disebut Neneng Hasanah Terima Rp1 M

    Editorial

      Advertisement On Google