web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

  • Fokus Seorang Pemimpin
    Fokus Seorang Pemimpin

    MENJADI pemimpin adalah kesempatan berharga karena tidak semua orang berkesempatan menjadi pemimpin dalam suatu entitas bisnis.

    PNS dan Pegawai Honorer Wajib Diikutkan Jamkesnas
    net ilustrasi

    PNS dan Pegawai Honorer Wajib Diikutkan Jamkesnas

    • Rabu, 13 Desember 2017 | 02:17:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Jakarta - Jajaran Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengharapkan agar para pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai honorer wajib dimasukan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) dan Jaminan Ketenagakerjaan.

    Hal ini ditujukan agar pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Sosial bisa berjalan secara intensif.

    "Semua sudah ada dasar hukumnya, mereka harus terlibat demi optimalnya pelaksanaan inpres tersebut," ucap Asisten Deputi bidang Koordinasi Jaminan Sosial, Togap Simangunsong.

    Togap menuturkan bahwa inpres ini harus benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak yang berkaitan, khususnya bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan dan membayarkan pegawainya pada BPJS Kesehatan. "Kebijakan ini untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN," tutur Togap.

    Kemenko PMK dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah sebagai mana fungsinya yaitu melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian dalam pelaksanaan Inpres ini dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kemendagri, Kemensos, Kementerian BUMN, Kemenaker, Kominfo, BPJS, dan Kejaksaan Agung.

    "Kita optimistis, sebelum 2019 kita sudah harus penuhi target. Kita usahakan pada pertengahan 2018, semua pegawai negeri maupun honorer dan Badan Usaha sudah harus mendaftarkan karyawannya,” jelas Togap.

    Terakhir, Togap mengharapkan agar BPJS Kesehatan harus secara intensif dan detail melakukan kerjasama atau MoU dengan K/L terkait. “Manfaatkanlah Inpres ini secara optimal,” tutur Togap. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    LKS Tripartit Rekomendasikan Penataan TKA di Jabar
    Demiz Dorong Wisata Religi Jadi Wisata Halal
    Masyarakat Diminta Komitmen Rawat Geopark Ciletuh
    Hindari Gugatan MK, Demiz Ingin Menang Selisih 10%
    Banjir di Kota Bandung, Demiz: RDTR Harus Diawasi
    Berita Terdahulu

    Editorial

    • Pilih Pemimpin yang Amanah
      Pilih Pemimpin yang Amanah

      PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 yang akan dihelat pada 27 Juni 2018, kini sudah memasuki tahapan kampanye.

      Advertisement On Google