web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    Pemerintah Tuntaskan Trafficking Sektor Perikanan
    net ilustrasi

    Pemerintah Tuntaskan Trafficking Sektor Perikanan

    • Selasa, 5 Desember 2017 | 07:14:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Jakarta - Komitmen pemerintah untuk terus memberikan perlindungan bagi warga negaranya dimanapaun mereka berada nampaknya tidak perlu diragukan lagi.

    Itulah yang terlihat atas upaya pemerintah dan bersama seluruh stakeholder dalam menyelesaikan persoalan trafficking/perdagangan orang di sektor perikanan, khususnya bagi Anak Buah Kapal (ABK).

    "Banyak persoalan yang harus segera diselesaikan terkait eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan orang," ucap Deputi bidang Koordinasi Perlingungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sujatmiko di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

    Sujatmiko mencatat, sebagian besar atau 90% Anak Buah Kapal (ABK) mengalami perosalan eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan orang. Termasuk Permasalahan yang ada diantaranya, tambah Sujatmiko, gaji yang terlalu kecil ataupun gaji yang tidak dibayar, perlakuan yang tidak manusiawi dan kondisi kerja yang tidak baik. "Selain itu juga terkait kompetensi yang tidak ada di diri ABK," tuturnya.

    Menukil data dari Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) yang mengatakan terdapat WNI anak buah kapal (ABK) sebanyak 18.450 atau 0,64% dari jumlah WNI di seluruh dunia sebesar 2.862.495 orang. Jumlah kasus WNI ABK di seluruh dunia dari 1 Januari sampai 21 November 2017 sebanyak 2.135 kasus, sebanyak 45,9 % selesai ditangani dan 54 % dalam proses penanganan. Ini menunjukkan dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat.

    Sebagai pengawal isu perdagangan orang di Kemenko PMK, Sujatmiko melihat bahwa perdagangan pekerja disektor perikanan beberapa tahun terakhir telah menjadi isu krusial di industri pengolahan ikan, khususnya di negara-negara pengekspor ikan dan olahan ikan seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Myanmar dan Filipina.

    "Ini mungkin disebabkan oleh lingkungan kerja yang relatif terisolir dan kebiasaan operasional kapal perikanan komersil yang lintas negara," jelasnya.

    Kemenko PMK dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, khususnya dengan Kemenko Maritim, Kemnaker, Kemenlu, Badan Penenpatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) untuk secara bersama-sama memberantas kasus-kasus perdagangan orang/trafficking di sektor perikanan.

    Sujatmiko berharap semua K/L dan swasta dapat bekerjasama untuk terus mengawal isu trafficking. Mengingat Presiden Jokowi juga berkomitmen untuk melindungi warga negara dimanapun berada dalam kapasitas apapun dalam program nawacitanya. "Saya harap permasalahan ini bisa segera terselesaikan,” ungkap Sujatmiko. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Puan: PKH Jangan Dipakai Jajan atau Beli Pulsa
    Perpres Dana Abadi Pendidikan Segera Dituntaskan
    Peringatan Tsunami Dicabut, Warga Diminta Kembali
    Jabar Diguncang Gempa, Warga Diimbau Jauhi Pantai
    Menko PMK Minta Penyusunan Buku Dicek dan Ricek
    Berita Terdahulu

    Editorial

      Advertisement On Google