web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    Pekerja Migran Sektor Perikanan Rentan Eksploitasi
    net Sujatmiko

    Pekerja Migran Sektor Perikanan Rentan Eksploitasi

    • Rabu, 29 November 2017 | 05:05:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Jakarta - Deputi Bidang koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK Sujatmiko mengatakan pemerintah perlu hadir dan memperhatikan nasib para pekerja migran yang bekerja di kapal asing.

    Pasalnya Mereka rentan terhadap eksploitasi dan penganiayaan. Untuk itu, pengawasan kondisi-kondisi kerja termasuk keselamatan dan kesehatan kerja di kapal serta penegakan standar dan sanksi sangat diperlukan.

    "Kita harus memberikan perlindungan bagi pekerja di kapal ikan terhadap permasalahan terkait dengan praktik kerja Pekerja Perikanan Migran/anak buah kapal yang eksploitatif," ukar Sujatmiko di Jakarta, Jumat (24/11/2017).

    Menurut Sujatmiko, masalah pekerja perikanan merupakan masalah penting bagi negara-negara di Asia, termasuk di Asia Tenggara. Pekerja perikanan migran terbilang rentan terhadap penganiayaan. Tak hanya itu, pekerja dipaksa harus bekerja sesuai bentuk pekerjaannya yang keras serta sejumlah bahaya yang harus dihadapi.

    Meningkatnya kegiatan perikanan ilegal yang tidak terlaporkan  dan melanggar hukum ASEAN, menurut Sujatmiko, menjadi penting untuk mempertimbangkan permasalahan terkait dengan praktik kerja Pekerja Perikanan Migran/anak buah kapal yang eksploitatif.

    “Berdasarkan data Statistik BNP2TKI, dalam kurun 2011-2014, ada sekitar 4-5 ribu nelayan pergi setiap tahunnya untuk bekerja pada industri perikanan di luar negeri," jelasnya.

    Kemenko PMK telah berkoordinasi untuk mencegah dan meningkatkan layanan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di sektor perikanan.

    Data Kemenlu mengungkap sebanyak 2.135 kasus telah ditangani kemenlu terkait Pekerja Perikanan Migran/anak buah kapal di luar negeri. Saat ini kemenlu juga sedang melakukan upaya perlindungan dengan membentuk Indonesia Seafer Corner, Aplikasi mobile “Safe travel”, dan pengintegrasian database.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mencatat pelanggaran HAM yang terjadi dalam sektor perikanan di antaranya penipuan kontrak kerja, pekerja di bawah umur, kekerasan fisik dan mental, pemberian gaji yang tidak sesuai, jam kerja yang melebihi standar, serta tidak adanya pemberian asuransi.

    Untuk mengatasi ini, KKP telah menyusun roadmap reformasi tata kelola sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia. Hal ini juga didukung dengan adanya aturan untuk mewajibkan dibuatkannya perjanjian kerja laut (PKL) dan sertifikasi awak kapal perikanan guna melindungi awak kapal perikanan.

    “Perbaikan tata kelola menjadi hal penting dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia di sektor perikanan. Kedepannya, akan dibentuk kelompok kerja untuk melakukan pembenahan dalam tata kelola di sektor perikanan ini. Kerja sama regional dan internasional juga dirasa sangat diperlukan untuk mendukung upaya pelindungan ini," tambah Sujatmiko. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Puan: PKH Jangan Dipakai Jajan atau Beli Pulsa
    Perpres Dana Abadi Pendidikan Segera Dituntaskan
    Peringatan Tsunami Dicabut, Warga Diminta Kembali
    Jabar Diguncang Gempa, Warga Diimbau Jauhi Pantai
    Menko PMK Minta Penyusunan Buku Dicek dan Ricek
    Berita Terdahulu

    Editorial

      Advertisement On Google