web stats service from statcounter

Hot News

Gedung Sate

    Inspirasi

    • Fokus Seorang Pemimpin
      Fokus Seorang Pemimpin

      MENJADI pemimpin adalah kesempatan berharga karena tidak semua orang berkesempatan menjadi pemimpin dalam suatu entitas bisnis.

      Panwaslu KBB Waspadai Praktik Mahar Politik
      net

      Panwaslu KBB Waspadai Praktik Mahar Politik

      • Selasa, 28 November 2017 | 17:01:00 WIB
      • 0 Komentar

      JuaraNews, Bandung Barat - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mewaspadai praktik mahar politik dalam pencalonan. Pasalnya tidak menutup kemungkinan adanya deal-deal untuk memenangkan calon-calon tertentu yang bisa merugikan pasangan calon lain. 

      "Kami sangat mewaspadai soal adanya mahar politik karena bisa saja ada deal-deal untuk mendukung dan memenangkan figur tertentu," kata Komisioner Panwaslu KBB Koordinator Bidang Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Riana Sukmaya Komarudin di sela rapat sosialisasi pengawasan pemilu partisipasif di Lembang. 

      Dia meminta anggota panwascam di lapangan untuk memotret atau merekam aktivitas deal-deal politik sebagai bukti untuk dilaporkan. Sebab tanpa ada bukti maka sulit untuk ditindaklanjuti ke proses berikutnya. Selain itu juga banyak temuan-temuan tapi sudah kedaluwarsa hingga juga tidak bisa diproses. 

      Menurutnya karakteristik pelanggaran pemilu bisa dikategorikan dua jenis. Yakni berdaya rusak tinggi seperti memanipulasi dana kampanye dan perhitungan suara, korupsi politik, penyalahgunaan wewenang, politik uang, dan sara. Sementara pelanggaran yang berdaya rusak rendah seperti pemasangan atribut kampanye, dan pawai saat kampanye.

      Komisioner Panwaslu KBB Koordinator Bidang Organisasi dan SDM Asep Nurpalah menambahkan, pihaknya banyak menerima laporan adanya pelanggaran salah satunya di Kecamatan Rongga. Untuk itu dirinya meminta laporan itu tidak hanya disampaikan secara lisan tapi juga tertulis. Sehingga itu menjadi alat bukti kuat untuk nantinya pemberian sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. 

      "Ada UU Pilkada No 10/2016, kemudian PP Nomor 53 Tahun 2010, dan UU 32 Tahun 2004 tentang Larangan Keterlibatan PNS dalam Kampanye. Sehingga bagi mereka yang melanggar sanksi aturannya jelas," tegasnya. (*)

      yan

      0 Komentar
      Tinggalkan Komentar
      Cancel reply
      0 Komentar
      Tidak ada komentar
      Berita Lainnya
      Maman Janji Perhatikan Guru Ngaji dan Marbot
      Musim Kampanye, Pilkada di Sumedang Tak Bergaung
      Kader 3 Parpol Membelot, Emil tak Ambil Pusing
      Dapat Dukungan Pesantren, Rindu Optimistis Menang
      KPJ Siapkan Jingle untuk Pasangan DD 4 Jabar
      Berita Terdahulu

      Editorial

      • Gong Xi Fa Chai
        Gong Xi Fa Chai

        JUMAT (16/2/2018) ini merupakan hari istimewa bagi orang-orang Tionghoa atau keturunan China di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

        Advertisement On Google

        Pilwalkot Bandung 2018