web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    Pemerintah Pastikan takkan Naikkan Iuran BPJS
    net

    Pemerintah Pastikan takkan Naikkan Iuran BPJS

    • Kamis, 9 November 2017 | 07:32:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Jakarta - Defisit anggaran yang dialami Badan Penyelenggara J aminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan diatasi dengan skema pengendalian keuangan. Meski demikian, pemerintah berjanji tidak akan menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan.

    Pemerintah memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus tetap berjalan baik walaupun ada defisit keuangan di BPJS Kesehatan. Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri, Kemenkes, dan BPJS Kesehatan sudah melakukan koordinasi untuk mengatasi defisit.

    ”Jangan ada kekhawatiran layanan dan tagihan yang tidak ditangani pemerintah,” kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani seusai rapat koordinasi (rakor) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

    Menurut Puan, upaya untuk meningkatkan kapa sitas fiskal BPJS Kesehatan yaitu dengan efisiensi opera sional BPJS Kesehatan, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi sharing cost dengan peme rin tah daerah (pemda), melalui pajak rokok untuk pelayanan kesehatan, dan optimalisasi sharing BPJS Ketenagakerjaan untuk penyakit akibat kerja.

    ”Salah satu solusinya yaitu sharing cost dengan pemda agar defisit ini tidak berlarutlarut. Opsi lainnya adalah bisa me makai cukai rokok untuk me nutup defisit anggaran defisit BPJS Kesehatan,” kata Puan. Dia pun berharap pemda diharapkan bisa lebih aktif berperan un tuk pelayanan penyakit katas tropik yang memakan biaya tinggi.

    Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, sesuai dengan pembicaraan maka pemerintah tidak akan mengambil opsi untuk menaikkan iuran. ”Belum ada opsi itu (iuran naik). Untuk tutup kekurangan iuran, salah satu nya dengan suntikan dana tambahan,” tandas Fahmi.

    Menurut Fahmi, ada beberapa so lusi suntikan dana tambahan yakni dengan mengambil pajak atas cukai rokok, bagi hasil, dan juga ada opsi pembagian tangung jawab BPJS Ketenagakerjaan untuk membiayai penyakit akibat pekerjaan. BPJS Kesehatan juga di minta untuk melakukan efi siensi biaya tanpa mengurangi mutu layanan agar ada danatambahan.

    Sedangkan, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan,. setidaknya ada 9 opsi kebijakan yang telah ram pung dibahas beberapa kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Salah satu nya adalah dana bagi hasil cukai rokok. Menurut dia, dana bagi hasil cukai rokok dapat berkontribusi menutup defisit anggaran BPJS Kesehatan hingga Rp5 triliun. "Kira-kira kontribusinya capai di atas Rp5 triliun,” ujar Sri Mulyani.

    Kemenkeu juga akan berkoordinasi dengan Kemendagri agar APBD 2018 nanti ada can tum an komitmen da erah dalam pembayaran BPJS Kesehatan. ”Mekanismenya dengan Kemendagri adalah pada 2018 nanti sudah ada cantuman dalam penetapan APBN. Kita bisa hitung berapa pendapatan yang akan diperoleh dari itu,” jelasnya. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Tiap Tahun, Pemprov Jabar Perbaiki 20 Ribu Rumah
    27,77 Juta Orang Masih di Bawah Garis Kemiskinan
    BIJB Kertajati Jadi Pusat Angkutan Logistik
    Jabar Siaga Darurat Bencana Banjir dan Longsor
    Kemenko PMK Kenalkan Sisnas Pemantauan Kekerasan
    Berita Terdahulu

    Editorial

    • Teladani Semangat Pahlawan
      Teladani Semangat Pahlawan

      HARI Jumat (10/11/2017) ini bangsa Indonesia memeringati Hari Pahlawan. Tanggal 10 November mencatat peristiwa besar.

      Advertisement On Google