blog counter
PT POS

Pemkot Hibahkan 3 Aplikasi Pelayanan Publik ke KPK

  • Senin, 27 November 2017 | 06:01:00 WIB
  • 0 Komentar


Pemkot Hibahkan 3 Aplikasi Pelayanan Publik ke KPK
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil net

JuaraNews, Bandung - Pemkot Bandung memberikan 3 apalikasi inovasi pelayanan publik secara gratis untuk diterapkandi di 30 kabupaten/kota di Jabar, Banten, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong pengelolaan berbasis smartcity dan e-goverment.

"Atas arahan KPK, dari sekian banyak aplikasi, KPK merumuskan ada 3 dulu aplikasi untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme," ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman hibah aplikasi smart city di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum Kota Bandung, Rabu (1/11/2017).

Emil menjelaskan, tiga aplikasi itu yakni aplikasi Sabilulungan yang bisa memantau hibah dan Bansos; kedua aplikasi Hayu yang dikhususkan untuk pengurusan perizinan secara online. Dan terakhir, E-RK (Remunerasi Kinerja Elektronik) yang merupakan sistem untuk memantau kinerja aparatur pemerintahan di lingkungan Pemkot Bandung.

Semangat reformasi ini, kata Emil, berhasil menghemat anggaran yang tidak penting dan tidak tepat sasaran hingga Rp1 triliun.

"Untuk Sabilulungan sekarang bisa digunakan untuk melihat sampai mana proses hibah dan Bansos. Masyarakat bisa memonitor alamat penerimanya. Aplikasi Hayu, pebisnis yang memiliki modal kurang dari Rp500 juta tidak perlu meminta izin dan hanya melapor. E-RK kita tidak perlu repot memantau pemantauan, hasil yang didapat pegawai sesuai dengan yang dikerjakannya," papar Emil.

Tekait E-RK, lebih jauh Emil memaparkan, merupakan aplikasi untuk menghitung jam kinerja pegawai dengan standar waktu 6.000 menit per bulan. Angka penghasilan itu juga ditunjang faktor lain, salah satunya absensi. Dengan aplikasi ini, tandas Emil, penghasilan PNS Kota Bandung bisa meningkat sesuai dengan kinerjanya.

"Jadi, gaji PNS di Bandung paling kecil itu Rp12 juta, penghasilan kepala dinas Rp30 juta-40 juta," ucap Emil.

"Dulu siapa yang namanya tercantum dalam kegiatan, amplopnya tebal. Maka berlomba-lombalah PNS agar namanya tercantum. Dulu untuk fotokopi saja ada honornya di mana honornya lebih besar daripada fotokopinya. Kami hilangkan honor, kami ubah dengan akses keadilan kinerja dinamis siapa-siapa yang bisa memberikan kinerja 6.000 menit, maka dia mendapatkan tunjangan," paparnya.

Dengan sistem itu, kinerja PNS dapat dinilai dengan asas keadilan. Penghasilan pegawai bergantung pada rajin tidaknya pegawai.
"Kalau dulu rajin tidak rajin penghasilan sama. Kelompok rajin target tercapai, yang tidak rajin tidak tercapai, poinnya beda. Risiko kerja juga poinnya beda. Akhirnya kami bisa tahu dengan aplikasi ini mana PNS yang berbohong mengaku bekerja, padahal tidak," tuturnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mendukung upaya Pemkot Bandung dalam penerapan E-Goverment. Ketiga aplikasi ini akan dijadikan pilot project di 30 daerah. Apabila sukses dilaksanakan, ketiga aplikasi ini akan didorong untuk diterapkan di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

"Kami berharap bahwa ini kan baru (diterapkan) di 3 provinsi. Misalnya sukses piloting yang ini, maka kita akan replikasi ke lebih banyak kabupaten/kota yang lain," kata Laode. (*)

den

0 Komentar
Tinggalkan Komentar
Cancel reply
0 Komentar
Tidak ada komentar
Berita Lainnya
Flyover Kopo Diuji Coba selama Sepekan
Yana Mulyana Resmi Jabat Wali Kota Bandung, Gubernur Minta Komunikasi dengan Pemprov Ditingkatkan
Wow, DPRD Kota Bandung Anggarkan Rp1 Miliar untuk Beli Ponsel Mewah di Tengah Pandemi Covid-19
Mochtar Kusumaatmadja Bakal jadi Nama Jalan Gantikan Flyover Pasupati
Cegah Penyebaran Omicron, Pemkot Bandung Tutup 3 Jalan Utama & Terapkan Ganjil-Genap di Gerbang Tol
Berita Terdahulu

Info Kota


Data Statik Covid-19


DATA COVID-19 INDONESIA

😷 Positif:

😊 Sembuh:

😭 Meninggal:

(Data: kawalcorona.com)

Ads