web stats service from statcounter

Hot News

  • KM ITB Rayakan HUT ke-22
    KM ITB Rayakan HUT ke-22
    • 20 Januari 2018 | 00:34:00 WIB

    KELUARGA Mahasiswa (KM) ITB merayakan HUT ke-22 yang digelar di Lapangan Cinta, Kampus ITB, Jalan Ganeca Kota Bandung, Jumat (19/1/2018).

Inspirasi

    UMP Jabar Ditetapkan RpRp 1.544.360,67
    net ilustrasi

    UMP Jabar Ditetapkan RpRp 1.544.360,67

    • Kamis, 2 November 2017 | 05:42:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Pemprov menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar Rp 1.544.360,67 yang akan berlaku mulai 1 Januari mendatang.

    Dibanding tahun sebelumnya UMP 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,71 persen. Sebelumnya, UMP 2017 sebesar Rp 1.420.624,29.
    Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Ferry Sofwan mengatakan, SK penetapan perubahan UMP Jabar tersebut telah ditandatangani Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

    Ferry menyebutkan, dasar penetapan upah ini adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Angka tersebut merupakan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan di kabupaten/kota kepada bupati/wali kota. Kemudian bupati/wali kota melanjutkan rekomendasi ke tingkat provinsi.

    "Ada UU No 13/2003 tentang Kebutuhan Hidup Layak. Menurut PP No 78 dikatakan bahwa KHL diperhatikan dari penetapan upah yang dilakukan evaluasi 5 tahun sekali. Penetapan upah berdasarkan formulasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi bukan hanya Indonesia, tapi juga di negara lain, semisal Brasil, " ungkap Ferry saat menggelar konferensi pers di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Rabu (1/11/2017) .

    Ferry menegaskan pekerja tidak perlu khawatir karena UMP hanya sebagai jaring pengaman saja agar tidak ada perusahaan yang membayar upah pekerja di bawah angka UMP.

    "UMP jaring pengaman saja, sebagai basis saja, upah pekerja bisa di atas itu. Pekerja yang bekerja di atas 12 bulan, berlaku struktur skala upah. Di dalamnya memerhatikan pendiidikan pekerja, pengalaman, berapa lama bekerja, dan kompetensi," papar Ferry.

    Penetapan upah juga, kata Ferry, didasarkan pada perjanjian kerja bersama di perusahaan. Selain itu, dia juga menjamin, pekerja yang telah dibayar oleh UMK kabupaten/kota, besaran upahnya tidak akan diturunkan. Satu di antara dasar penetapan UMP adalah UMK terendah di Jabar. UMK terendah di Jabar, yakni Kabupaten Pangandaran sebesar Rp1.433.901,15.

    Selain itu, angka perubahan UMP juga didasarkan pada rekomendari Dewan Pengupahan ke pemerintah daerah. Tetapi, dia mengatakan Pemprov Jabar tidak melarang kelompok pekerja untuk melakukan protes atas perubahan UMP, karena itu merupakan penyaluran aspirasi yang dilindungi undang-undang.

    Setelah penetapan UMP ini, jelas Ferry, akan disusul dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan dilakukan pada 21 November 2017 nanti. Meski tidak wajib, Gubernur dapat menetapkan UMK kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota.

    "Khusus pekerja di beberapa perusahaan yang ada di kabupaten/kota akan memberlakukan UMK kabupaten/kota yang sedang dibahas untuk ditetapkan 21 november 2017," ucap Ferry.
    UMK di masing-masing kabupaten/kota akan dibahas dalam forum Dewan Pengupahan di kabupaten/kota. Dia menegaskan, nantinya UMK di kabupaten/kota tidak boleh lebih kecil daripada UMP. Berdasarkan UMK 2017, daerah yang memiliki UMK terbesar di Jawa Barat adalah Kabupaten Karawang sebesar Rp3,6 juta. Sedangkan daerah dengan UMK terendah adalah Kabupaten Pangandaran sebesar Rp1,4 juta.

    "Berdasarkan surat dari Menteri Ketenagakerjaan, kami sudah bersurat melalui guberbur, ke bupati/wali kota agar segera membahas UMK melalui Dewan Pengupahan dengan besaran (kenaikan) sebesar 8,71 persen (sesuai kenaikan UMP)," ujarnya.

    Dia menambahkan, Disnakertrans Jabar akan mengawasi pembahasan UMK tersebut. Sejumlah Dewan Pengupahan kabupaten/kota pun sudah menyelenggarakan sidang pembahasan UMK sebanyak 4 kali. Perusahaan bisa terkena sanksi berat jika membayar upah pekerjanya di bawah UMP.

    "Sanksi terberat adalah termasuk bisa menutup perusahaan. Pihak yang berwenang menutup perusahaan adalah bupati/wali kota sehingga harus koordinasi antardisnaker kabupaten/kota dengan disnakertrans provinsi," tandasnya.

    Sebelum penutupan perusahaan, Disnaker setempat melalui Balai Pengawasan Ketenagakerjaan berupaya melakukan mediasi dengan perusahaan yang tidak menyanggupi membayar upah sesuai UMP atau UMK.
    "Pertama, harus ada penilaian akuntan publik. Jika dalam 2 tahun terakhir perusahaan itu menurun keuntungannya," ujarnya.

    Setelah itu, perusahaan dan satu per satu karyawannya harus menandatangani kesepakatan mengenai penangguhan upah. Ferry mengatakan jumlah penangguhan upah menurun karena sebagian besar perusahaan di Jabar sudah menerapkan cash flow secara baik untuk bisa membayar upah karyawannya. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Pembahasan UMSK Subang Kembali Mentok
    Kodam Siliwangi Bertekad Kembalikan Harum Citarum
    Buron 2 Tahun, Mantan Direktur PT KAI Diciduk
    Keren, Pemkab Purwakarta Alami Surplus Beras
    Cikidang & Pangandaran jadi Kawasan Ekonomi Khusus
    Berita Terdahulu

    Editorial

    • Harapan Baru di Tahun Baru
      Harapan Baru di Tahun Baru

      HARI Senin bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2018, hampir seluruh umat manusia di dunia ini merayakan malam pergantian tahun atau dikenal dengan malam Tahun Baru.

      Advertisement On Google