web stats service from statcounter

Hot News

  • Pemerintah Resmikan Lembaga Sertifikasi Halal
    Pemerintah Resmikan Lembaga Sertifikasi Halal
    • 24 Oktober 2017 | 15:55:00 WIB

    PEMERINTAH melalui Kementerian Agama meresmikan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga resmi yang akan mengeluarkan sertifikat halal.

Inspirasi

    Transportasi Online Dilarang Beroperasi Sementara
    net Demo menolak taksi online

    Transportasi Online Dilarang Beroperasi Sementara

    • Kamis, 12 Oktober 2017 | 04:23:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Pemprov Jabar meminta pengusaha transportasi online di Jabar tidak beroperasi untuk sementara, sambil menunggu tebitnyua peraturan resmi dari pemerintah pusat tentang penyelenggaran angkutan umum berbasis online.

    Kepala Balai Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Wilayah III, Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar M Abduh Hamzah mengatakan, surat pada presiden berisi 3 hal. Yakni meminta Menteri Perhubungan menerbitkan aturan yang mengatur taksi online dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dengan angkutan umum yang sudah ada. Mengusulkan penataan kembali kebijakan aplikasi online pada Menteri Komunikasi dan Informatika, serta meminta aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan pengendalian taksi online untuk menjaga situasi di lapangan.

    Abduh pun membantah bahwa Pemprov Jabart meelarangan taksi online beroperasi. “Pemprov tidak mempunyai kewenangan membekukan penyelenggaraan taksi online karena itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan," kata Abduh dalam siaran pers yang dikirimkan Humas Pemprov Jabar, Selasa (11/10/2017).

    Abduh menegaskan, yang dilakukan saat ini baru sebatas sosialisasi agar taksi online tidak beroperasi sementara menunggu terbitnya peraturan resmi setelah pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan No 26/2017 yang mengatur taksi online oleh Mahkamah Agung (MA). “Sambil menunggu revisi PM 26, kita mengambil langkah-langkah sosialisasi, konsolidasi, dan koordinasi dengan pihak terkait,” jelas Abduh.

    Dia membenarkan, pertemuan yang berujung kesepakatan antara Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dengan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jabar, yang salah satunya meminta taksi online tidak beroperasi sebelum terbitnya aturan baru. Teknisnya akan dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan kepolisian dan pemerintah pusat. “Saya sudah bicara dengan pengelola taksi online dan mereka siap melakukan itu. Imbauan untuk tidak melakukan operasi," kata dia.

    Kesepakatan lainnya adalah semua pihak setuju menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di lapangan. “Untuk itu, pihak WAAT Jabar setuju menangguhkan aksi unjuk rasa dan mogok masal armada angkutan umum yang sedianya akan dilaksanakan 10-13 Oktober 2017. Jadi dinamika angkutan online harus disikapi bijaksana. Demo dari WAAT mesti ditangguhkan karena apa yang disuarakan sudah diakomodir.”

    Sebelumnya, Gubernur Aher mengatakan, pengusaha angkutan umum dan Pemprov Jabar menyepakati untuk bersama-sama mencari solusi keberadaan taksi online. “Tuntutan mereka tidak berlebihan karena itu wajar kalau diakomodir. Tuntutannya ingin diperlakukan sama,” ujar Aher, Senin (9/10/2017).

    Dengan kesepakatan itu, kelompok pengusaha angkutan kota dan taksi konvensional membatalkan rencana unjuk rasa yang sedianya akan digelar muali Selasa (10/10/2017) hingga Jumat (13/10/2017). Aher mengatakan, pengusaha angkutan umum bersama Pemprov Jabar sepakat memperjuangkan bersama meminta penerbitan peraturan yang mengatur keberadaan angkutan online pada pemerintah pusat. “Sebagai warga negara yang baik meminta kesetaraan perlakuan,” kata Aher.

    Menurut Aher, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26/20017 yang kemudian dibatalkan MA dinilai sudah pas. “Di situ isinya kesetaraan semuanya, ada di peraturan tersebut. Tapi digugat, dibatalkan oleh MA, itu jadinya,” kata dia.

    Wakil Ketua Organda Jawa Barat Husein Anwar membenarkan adanya kesepakatan yang diambil dalam pertemuan yang digelar di rumah dinas gubernur di Gedung Pakuan, Bandung, 6 Oktober 2017.

    “Betul, ada kesepakatan bersama. Intinya kita menuntut kesetaraan dan keadilan dengan adanya taksi online yang sampai saat ini belum terlaksana karena ada putusan MA yang membatalkannya,” kata Husein.

    Tiga poin kesepakatan, di antaranya agar angkutan taksi online tidak beroperasi dulu menunggu terbitnya aturan, teknis pengawasan akan dikoordinasikan dengan kepolisian dan pemerintah pusat. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Polda Ringkus 4 Pencuri Alat Pengeboran Pertamina
    Belum Ada Komunikasi, PPP tak Munculkan Nama Emil
    Transportasi Online Dilarang Beroperasi Sementara
    Banjir di KM 130, Tol Purbaleunyi Macet Parah
    Polda Bongkar Sindikat Pemalsu STNK lewat Facebook
    Berita Terdahulu

    Editorial

      Pilwalkot Bandung 2018