web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    Kemenko PMK Perjuangkan Kuota Perempuan di DPR
    net Sujatmiko

    Kemenko PMK Perjuangkan Kuota Perempuan di DPR

    • Kamis, 12 Oktober 2017 | 02:40:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Yogyakarta - Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sujatmiko mengataan, peningkatan kapasitas politik bagi perempuan bakal calon legislatif pada Pemilu 2019 merupakan bagian integral dari pendidikan mental kebangsaan yang integratif.

    Hal tersebut bukan sekedar relasi laki-laki dan perempuan melainkan relasi antarsegmen masyarakat yang multikultural. Peningkatan kapasitas politik bagi perempuan bakal calon legislatif berupaya membangun reformasi mental yang memiliki paradigma kebangsaan yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender pada semua sisi pembangunan. Sehingga semua individu dan komunitas akan lebih produktif dalam membangun bangsanya yang berkualitas dalam menghadapi tantangan global.

    "Secara umum, pengarusutamaan Gender di bidang politik memang sudah mengalami peningkatan namun belum optimal," ujar Sujatmiko saat membuka pelatihan peningkatan kapasitas politik bagi perempuan bakal calon legislatif pada pemilu 2019 dengan tema 'Mewujudkan kualitas politik perempuan potensial calon legislatif pada Pemilu 2019' di Grand Mercure Hotel, Yogyakarta , Selasa (10/10/2017), dikutip situs resmi Kemenko PMK.

    Sujatmiko mengungkapkan, sejak dikeluarkannya kebijakan afirmatif kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam beberapa kali penyelenggaraan pemilu, persentase capaian sampai dengan 2 pemilu terakhir 2009 dan 2014 masih stagnan di 17-18 persen. Komitmen kebijakan afirmasi kuota 30 persen keterwakilan perempuan ini masih dilanjutkan dan diagendakan pada UU No 7/2017 tentang Pemilu.

    Pada Pemilu 2014, keterwakilan perempuan di DPR RI (17 %), DPD RI (26%), DPRD Provinsi (16%) dan DPRD Kab/Kota (14 %) masih jauh dari kuota 30%. Untuk itu, Pengawalan terhadap pelaksanaan UU No 7/2017 tentang Pemilu dan penelaahan kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan merupakan hal yang perlu dilakukan oleh K/L, organisasi masyarakat dan organisasi politik untuk menyongsong pemilu serentak 2019.

    Kemenko PMK memberikan arahan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan yang akan terjun dalam pemerintahan dengan menyiapkan perempuan potensial melalui pendidikan politik, penyiapan mental dan finansial. Bawaslu mengawasi dan memastikan keterpenuhan keterwakilan calon perempuan sebagai wujud kepastian hukum, sehingga pemilu berjalan jujur dan adil, membentuk jajaran pengawas pemilu dengan mempertimbangkan kuota 30% perempuan, mengawasi dititik paling rawan yaitu TPS, melakukan penegakan hukum pemilu dalam mewujudkan keadilan dan persamaan di hadapan hukum, dan menjamin perlindungan terhadap hak konstitusional perempuan.

    Pelatihan sendiri bertujuan meningkatkan kapasitas politik perempuan calon legislatif pada Pemilu 2019 dan meningkatkan jumlah perempuan calon legislatif yang meraih kursi di legislatif pada Pemilu 2019. Salah satu pesan yang di sampaikan oleh Sujatmiko adalah apabila terpilih menjadi anggota legislatif perempuan harus memperjuangkan suara perempuan, siap menghadapi tantangan dan berhasil menjadi anggota legislatif, teladan yang baik dan bebas korupsi.

    Acara pelatihan lalu dilanjutkan dengan materi peningkatan kapasitas politik bagi perempuan bakal calon legislatif pada pemilu 2019, terdiri atas 5 materi yang disampaikan 2 hari. Yaitu sistem Pemilu dan Implikasinya bagi Keterwakilan Perempuan; Strategi Kampanye Pemilu; Strategi Perolehan Suara Minimal Meraih Kursi Legislatif; Personal Branding/Political Marketing dan 5) Strategi Mengawal Suara dan Sengketa Pemilu.

    Pelatihan ini dipandu 2 Fasilitator Pusat yang sudah mengikuti Training of Facilitator (ToF) Peningkatan kapasitas Politik bagi Perempuan Bakal Calon Legislatif pada Pemilu 2019, dilaksanakan oleh KPPPA di DIY, melibatkan 80 orang peserta dari 11 Partai Politik (PDI Perjuangan, PKB, PKS, PPP, Golkar, Nasdem, Gerindra, Hanura, PAN, Demokrat dan PBB) yang berasal dari provinsi dan kabupaten/kota (DIY, Kota Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Dana Desa Harus Fokus pada Kegiatan Padat Karya
    Cairkan Hubungan, Demiz Kunjungi DPD Gerindra
    Bertemu Ketum PPP, Emil Makin Yakin Dapat Dukungan
    Capai SDGs Kesehatan Perlu Kemitraan Multipihak
    Wujudkan Generasi Berkualitas dengan Kampung KB
    Berita Terdahulu

    Editorial

      Advertisement On Google