web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    Kemenko PMK Minta BPJS Kesehatan Atasi Defisit
    net

    Kemenko PMK Minta BPJS Kesehatan Atasi Defisit

    JuaraNews, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meminta Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan segera mengatasi defisit keuangan di lembaga tersebut.

    Pemerintah berupaya membangun bauran kebijakan guna melakukan pengendalian defisit BPJS Kesehatan, yang mencapai Rp9 triliun hingga saat ini. Keadaan ini sudah disadari sebelumnya oleh pemerintah, bahwa ada masalah dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Terlebih ada kecenderungan buruk yang masih terlihat dalam masyarakat. Misalnya pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), menjadi peserta BPJS disaat membutuhkan pelayanan kesehatan saja dan setelah mendapatkan pelayanan kesehatan banyak yang berhenti membayar iuaran.

    “Layanan BPJS ini kan untuk kepentingan masyarakat bersama, harusnya kita tertib membayar iuran,” ujar Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK Tubagus Achmad Choesni di Jakarta, Senin (2/10/2017).

    Choesni mengungkapkan, ada ketidaksesuaian iuran peserta dengan harga keekonomian bahkan keadaan ini belum diperparah dengan beban biaya penyakit katasropik yang mendominasi biaya pelayanan kesehatan sebesar 33%. Tidak heran, Kemenko PMK secara serius menanggapi arahan Presiden pada rapat terbatas 9 November 2016 lalu untuk melakukan pengendalian defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan agar defisit BPJS tidak semakin membengkak.

    Sebagai tindak lanjut ratas tersebut, Menko PMK telah melaksanakan beberapa kali Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) bersama Menkes, Menkeu, Mendagri, Mensos, MenPPN/Kepala Bappenas, DJSN, TNP2K, dan BPJS Kesehatan.

    Dia menegaskan, RTM tersebut memberikan opsi kebijakaan untuk mengalokasikan dana pada APBN-P 2017 sebesar Rp3,6 triliun dan disepakatinya Perpres baru yang diprakasai oleh Kemenkes.

    “Perpres ini akan selesai sebelum atau pada bulan November 2017 dan sudah dapat dilaksanakan pada tahun 2018. Perpres ini mencakup penyelenggaraan jaminan kesehatan dan pengendalian defisit keuangan DJS kesehatan,” terang Choesni.

    Choesni yang bertugas dalam pengawalan isu defisit BPJS ini menjelaskan, hasil RTM terakhir yang dilaksanakan tanggal 25 Juli 2017 lalu, merekomendasikan untuk mendalami bauran kebijakan guna pengendalian defisit, antara lain kendali mutu dan kendali biaya, cost sharing, peran Pemerintah Daerah dalam pembiayaan melalui penggunaan pajak rokok, dan mengembalikan BPJS Kesehatan sebagai strategic purchaser.

    Kemenko PMK, sambungnya, sesuai dengan fungsinya telah melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) secara ketat untuk penyelesaian Perpres tersebut.

    “Kami harap dalam upaya yang telah pemerintah lakukan ini bisa tumbuh kesadaran masyarakat pengguna BPJS Kesehatan untuk patuh membayar iuran, sehingga peserta yang sehat dapat membantu peserta yang sakit dan diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya defisit DJS Kesehatan tidak terjadi,” tutup dia. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Gubernur Jabar Raih Penghargaan Paramakarya
    PKS Hormati Pilihan Gerindra Usung Mayjen Sudrajat
    Soal Yerussalem, Ini yang akan Dilakuan Indonesia
    Menko PMK Pastikan Bansos Rastra takkan Dihapus
    Tabrakan di Cipali, Istri Bupati Pidie Aceh Tewas
    Berita Terdahulu

    Editorial

      Advertisement On Google