web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    ATSDI Dorong Penerapan Single Mux Operator
    net Ketua ATSDI Eris Munandar

    ATSDI Dorong Penerapan Single Mux Operator

    JuaraNews, Bandung- Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) mendorong penerapan single mux operator dalam revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang akan menggantikan UU Penyiaran No 32 tahun 2002.

    Alasannya, dengan konsep tersebut maka negara akan diuntungkan dengan mendapatkan dividen digital kurang lebih mencapai Rp200 triliun per tahun.

    Ketua ATSDI Eris Munandar mengatakan, revisi UU Penyiaran saat ini masih berada di badan legislasi DPR dan diharapkan tahun ini bisa tuntas. Apalagi, revisi UU penyiaran sudah berjalan kurang lebih hampir 14 tahun belum selesai-selesai.

    “Alhamdulillah sudah masuk tahap harmonisasi revisi. RUU ini akan mengubah landscape peta bisnis media khususnya televisi di Indonesia. Isu penting yang muncul dalam pembahasan adalah konsep migrasi digital mau memakai single mux operator atau multi mux operator,” ujar Eris kepada JuaraNews, Rabu (4/10/2017).

    Menurutnya, dengan single mux operator maka pendapatan negara dari dividen digital bisa mencapai Rp200 triliun. Sementara jika gagal di Indonesia maka akan mengalami kerugian mencapai USD110 miliar dan akan membuat pengangguran sebesar 2 juta orang. Saat ini katanya, penerapan digitalisasi televisi di Indonesia berjalan lamban dibandingan dengan negara negara lainnya di dunia.

    Ia menuturkan, dalam pembahasan di badan legislasi DPR sebanyak 5 fraksi sepakat dengan single mux operator. Sementara 4 fraksi lainnya menginginkan menggunakan multi mux operator. Sementara pihaknya sendiri menginginkan single mux operator. Dimana, pemerintah bisa menunjuk lembaga penyiaran publik sebab frekuensi yang digunakan televisi merupakan milik negara.

    Hal ini sesuai dengan semangat UUD Pasal 33 dimana frekuensi yang merupakan kekayaan terbatas harus dikuasai oleh negara, jadi tidaklah benar jika penerapan single mux operator ini dianggap sebuah monopoli.

    “Memang masih ada beberapa lembaga penyiaran analog belum siap (digital) karena mereka merasa sudah membangun infrastruktur.

    Dirinya menambahkan, pihaknya berharap agar migrasi TV analog ke digital bisa terealisasi hingga batas waktu yang ditentukan pada 2020 mendatang. Selain itu, RUU Penyiaran sendiri diharapkan bisa selesai pada tahun 2017. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Golkar Kembali Usung Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar?
    PPP Bisa Ikuti Sikap Golkar Cabut Dukungan ke Emil
    Golkar Cabut Dukungan terhadap Emil sebagai Cagub
    Seorang Tewas dan Ratusan Rumah Rusak akibat Gempa
    Puan: PKH Jangan Dipakai Jajan atau Beli Pulsa
    Berita Terdahulu

    Editorial

      Advertisement On Google