web stats service from statcounter

Hot News

  • Gomez: Tak Ada Pemain Bintang di Persib
    Gomez: Tak Ada Pemain Bintang di Persib
    • 11 Desember 2017 | 08:42:00 WIB

    MARIO Gomez menilai tim Persib tak terlalu berbeda dengan mantan timnya di Liga Super Malaysia musim lalu, Johor Darul Ta'zim (JDT).

Inspirasi

    Buni Yani Dituntut Hukuman 2 Tahun Penjara
    net Buni Yani saat menjalani sidang

    Buni Yani Dituntut Hukuman 2 Tahun Penjara

    JuaraNews, Bandung - Terdakwa kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Buni Yani dituntut hukuman 2 tahun penjara plus denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan dalam sidang lanjutan yang digelar di Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, Jalan Kawaluyaan Kota Bandung, Selasa (3/10/2017).

    Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum (JPU) menegaskan, Buni Yani bersalah melanggar UU No 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 untuk atas UU No 19/2016 tentang perubahan atas UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. JPU menyampaikan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan bagi Buni Yani.

    Hal-hal yang dianggap JPU memberatkan, yakni perbuatan terdakwa dapat menimbulkan perpecahan antarumat beragama, terdakwa dalam persidangan tidak bersikap sopan, terdakwa tidak menyesali perbuatannya, terdakwa adalah seorang dosen atau pengajar pendidik namun tidak memberikan contoh baik kepada masyarakat, dan terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

    "Dengan menghilangkan kata pakai pada kalimat yang diucapkan Ahok atau Ir Basuki Tjahaja Purnama, maka terdakwa telah menempatkan Surat Al-Maidah 51 yang merupakan bagian dari kitab suci bagi umat Islam menjadikan Surat Al-Maidah 51 sebagai sumber kebohongan," ujar JPU. Sementara hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum.

    Menanggapi tuntutan JPU, penasihat hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian menilai tuntutan tersebut kebih kepada asumsi karena mengabaikan fakta di persidangan. Aldwin menyebut logika yang digunakan JPU dalam membuat tuntutan adalah logika terbalik.

    Dia mengaku heran karena pasal yang akhirnya digunakan untuk tuntutan adalah Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) UU No 11/2008 tentang ITE. Aldwin menegaskan, pihaknya sudah membuktikan bahwa Buni Yani hanya mengunggah ulang potongan video Ahok saat berkunjung ke Kepulauan Seribu dari akun Facebook Media NKRI.

    "Jelas-jelas di fakta persidangan jaksa tidak bisa membuktikan oak buni memotong video, malah kita membuktikan bahwa video tersebut di-upload dari Media NKRI melalui Facebook dan keluar algoritma Facebook," ujarnya.

    Seharusnya beban pembuktian Buni Yani memotong video atau tidak, berada di pundak JPU bukan pihak kliennya. Dia menyebut pada sidang tuntutan kliennya, JPU hanya mengulas keterangan saksi dan ahli yang menguntungkan pihaknya saja. Sedangkan keterangan yang menguntungkan Buni Yani tidak disebut.

    "Tadi kan hanya parsial. Itu kesaksian-kesaksian ahli yang parsial saja, yang menguntungkan saja," ujarnya.

    Aldwin menilai tuntutan JPU tidak berimbang dan terlalu bermuatan politis. "Tuntutan 2 tahun itu mengada-ngada. Ini menandakan kasus ini dipaksakan, terlalu politis," ujar Aldwin.

    Dia menyebut, kasus ini berhubungan dengan hukuman 2 tahun yang dijatuhkan kepada Ahok atas kasus penistaan agama. "Karena ini beririsan dengan kasus Ahok. Ahok dihukum berapa lama? Ini terlalu politis," tandasnya.

    Aldwin menegaskan, tuntutan JPU idak berdasar. Dia memberikan contoh beberapa orang yang pernah terjerat kasus ujaran kebencian tapi dituntut hukuman yang lebih ringan dibanding Buni Yani. Seperti Jamran (saksi di sidang Buni Yani) yang mengakui cukup keras melakukan hate speech dan hanya dituntut hukuman 6 bulan.

    Karena alasan tersebut juga, Aldwin menduga tuntutan bermuatan politis. Ia juga menilai JPU tidak berimbang dalam memberikan tuntutan. "Dengan kondisi, Indonesia darurat penegakan hukum tidak equal," ujar Aldwin.

    Sejak awal, tandas Aldwin, kasus ini dipaksakan masuk oleh Jaksa Agung. Dia menganggap jaksa tidak obyektif dan membuat tuntutan berdasarkan fakta di persidangan. "Saya nyatakan jika kondisi begini terus di negara kira, Indonesia darurat penegakan hukum. Semua segala sesuatu berdasarkan siapa yang melapor dan siapa yang dilaporkan, sangat subyektif dan terlalu politis," pungkasnya.

    Aldwin mengajukan penundaan sidang selama 2 pekan untuk menyiapkan pledoi. Mereka beralasan banyak hal yang harus dipersiapkan untuk membuat pledoi atau pembelaan. "Dua minggu itu akan kita sampaikan seluruhnya, sehingga komprehensif. Kita urai fakta-fakta persidangan, karena buat kita akan berkali lipat dari ini," ujar Aldwin

    Aldwin pun sempat memohon JPU tidak melakukan replik atau tanggapan JPU atas pledoi. Tetapi JPU mengatakan dia tetap membutuhkan hak untuk menanggapi pledoi tersebut. Akhirnya majelis hakim pun mengabulkam permintaan Buni Yani dan penasihat hukumnya untuk menunda sidang hingga Selasa (17/10/2017) mendatang.

    Sebelumnya, Buni Yani diseret ke meja hijau setelah ia mengunggah potongan video Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat berkunjung ke Kepulauan Seribu ke akun Facebook pribadinya disertai kepsyen. Dia dilaporkan oleh Komunitas Advokat Ahok-Djarot (Kotak Adja) karena menganggap postingan potongan video tersebut disertai kepsyen yang provokatif. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Waspadai Angin Kencang dari Silkon Tropis Dahlia
    360 PTS di Indoensia Tutup sejak 2015
    2019, Pemprov Janjikan Banjir Rancaekek Teratasi
    Mobil Listrik Evhero buatan Itenas Diluncurkan
    Divonis 1,5 Tahun Penjara, Buni Yani tak Ditahan
    Berita Terdahulu

    Editorial

      Pilwalkot Bandung 2018