web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    Pemkab Garut Harus Hati-Hati Keluarkan Izin
    net

    Pemkab Garut Harus Hati-Hati Keluarkan Izin

    • Kamis, 28 September 2017 | 23:43:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Garut – Pemkab Garut diminta hati-hati dan selektif dalam mengeluarkan izin usaha industri. Hal itu disampaikan oleh Pusat Informasi Dan Studi Pembangunan (PISP) yang mengingatkan agar menggunakan asas kehatian-hatian serta tata aturan dalam menerbitkan Izin Usaha Industri Skala Besar di Kabupaten Garut.

    Hal ini berdasarkan Perda No. 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 yang saat ini berlaku sebagai hukum positif yang mengatur tentang Tata Ruang, dan/atau proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.

    "Berdasarkan Perda tersebut, penerbitan izin usaha industri skala besar di Wilayah Kabupaten Garut merupakan tindakan melanggar Perda Tata Ruang," kata Direktur Eksekutif PISP, Deni Ramdhani kepada wartawan, Kamis (28/9/2017).

    Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda, sebagaimana UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

    Menurutnya seperti yang tertuan dalam Pasal 73: Setiap pejabat pemerintah yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta. Selain sanksi pidana, pelaku dapat dinai pidana tambahan berupa pemnerhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

    Selain harus mengacu pada Perda Tata Ruang, Pemkab Garut juga harus memperhatikan Peraturan menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PERT/7/2016, Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri. Yang dimaksud dengan Klasifikasi Industri kecil, menengah, dan besar ditentukan oleh jumlah tenaga kerja dan nilai investasi.

    "Pasal 5 Industri besar merupakan industri yang memperkerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki Nilai Investasi lebih dari Rp 15 Milyar, masuk dalam skala besar," sebutnya. (*)

    yan

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Dana Desa Harus Fokus pada Kegiatan Padat Karya
    Cairkan Hubungan, Demiz Kunjungi DPD Gerindra
    Bertemu Ketum PPP, Emil Makin Yakin Dapat Dukungan
    Capai SDGs Kesehatan Perlu Kemitraan Multipihak
    Wujudkan Generasi Berkualitas dengan Kampung KB
    Berita Terdahulu

    Editorial

      Advertisement On Google