web stats service from statcounter

Hot News

  • Kalahkan Persija, Gomez Tetap Lakukan Evaluasi
    Kalahkan Persija, Gomez Tetap Lakukan Evaluasi
    • 24 September 2018 | 07:32:00 WIB

    MARIO Gomez akan melakukan evaluasi kendati timnya berhasil mengalahkan Persija 3-2 pada laga Pekan 23 Liga 1 2018 di Stadion GBLA, Minggu (23/9/2018) sore.

Inspirasi

    12 Juta Bidang Tanah di Jabar Belum Tersertifikat
    net

    12 Juta Bidang Tanah di Jabar Belum Tersertifikat

    • Senin, 25 September 2017 | 22:39:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Dari 19 juta bidang tanah di Jabar baru 7 juta bidang atau 30% lebih bidang tanah yang sudah tersertifikat. Untuk itu, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan jumlah sertifikasi setiap tahunnya.

    “Tahun ini ada 800 ribu, kalau tahun ini 800 ribu tahun depannya lagi harus bertambah jadi 1 juta sehingga tahun 2019 itu harus lebih besar lagi target sertifikasinya,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar usai menjadi Pembina Upacara Hari Agraria Nasional Tahun 2017 dan Pencanangan Pekan Olahraga di  Bandung, Senin (25/9/2017).

    Pria yang akrab disapa Demiz ini meminta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat–yang notabene memiliki data-data pertanahan di daerahnya, agar bisa membantu kerja setiap Kantor ATR/BPN. Hal tersebut untuk mendorong sertifikasi tanah untuk masyarakat di wilayahnya masing-masing.

    Hal itu dilakukan agar terhindar dari konflik perselisihan yang tidak perlu dan masyarakat bisa memanfaatkan tanahnya untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat. "Harus didorong sehingga akses masyarakat kepada lembaga keuangan akan semakin terbuka,” ucapnya.

    Selain itu, pembangunan infrastruktur nasional terkadang juga terhambat oleh permasalahan pengadaan tanah, serta rencana tata ruang wilayah yang belum mampu menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

    Untuk itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR/BPN saat ini tengah fokus pada Program Reforma Agraria. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan aset tanah dan penguatan hak masyarakat atas tanah/hutan adat. “Reforma Agraria merupakan suatu proses yang berkesinambungan demi kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dalam bidang pertanahan,” tuturnya. (*)

    yan

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Kejahatan Marak, Pemkot Bakal Tambah Jumlah CCTV
    Pasar Gedebage Terbakar Lagi, 600 Kios Ludes
    Kota Bandung Raih 2 Penghargaan KDI 2018
    Puskesmas PONED Bakal Dibangun di tiap Kecamatan
    Emil Jual Baju untuk Sumbang Gempa Lombok
    Berita Terdahulu

    Editorial

      Info Kota