web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    Kasus Ibu Bawa Jenazah Bayi di Angkot Diselidiki
    instagram

    Kasus Ibu Bawa Jenazah Bayi di Angkot Diselidiki

    • Senin, 25 September 2017 | 05:03:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay prihatin atas kejadian seorang ibu menggendong bayinya yang baru meninggal menaiki angkot di Lampung.

    Menurut dia, masalah uang acap sangat dominan dalam pelayanan sosial dan kesehatan sehingga mereka yang tidak mampu mengalami perlakuan memilukan hati dan perasaan.

    "Masih segar diingatan kita kasus yang sama terjadi di Bengkulu. Mestinya kejadian itu tidak perlu terjadi lagi jika semua pihak memperhatikan aspek kemanusiaan dalam pelayanan sosial dan kesehatan," kata Saleh di Jakarta, Jumat (22/9/2017).

    Untuk itu, dia meminta Kementerian Kesehatan untuk menelusuri masalah ini. Perlu dibuat aturan yang lebih baik terkait dengan kasus-kasus seperti ini. Semestinya, ada pengecualian terkait pembiayaan bagi mereka yang betul-betul tidak mampu. Apalagi, mereka baru saja kehilangan anggota keluarga dan tentu sangat sedih dan berduka.

    Di lain pihak, lanjut dia, BPJS kesehatan perlu memperhatikan masalah pelayanan seperti ini. Meskipun sampai hari ini BPJS Kesehatan mansih mengalami defisit, bukan berarti persoalan seperti ini dilupakan. Apalagi defisit BPJS Kesehatan selalu ditutupi oleh pemerintah.

    "Ini yang membuat sebagian kalangan tidak begitu yakin dengan pelayanan BPJS. Faktanya, memang masih banyak hal yang belum dicover oleh BPJS".

    Kelemahan-kelamahan BPJS Kesehatan harus diperbaiki. Secara perlahan, jika dilakukan secara terarah dan kontinyu, BPJS diyakini akan mampu berbuat lebih banyak lagi. "Kalau didiamkan atau malah seakan tidak ada masalah, dikhawatirkan BPJS kesehatan akan kehilangan kontekstualisasinya," ujar dia.

    BPJS Kesehatan sendiri buka suara atas kejadian tragis tersebut. Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat menjelaskan perihal kenapa sang ibu tidak menggunakan jasa ambulans untuk membawa pulang jasad bayinya. BPJS Kesehatan pun menyampaikan bela sungkawa atas kejadian itu.

    "Sehubungan atas pemberitaan tentang musibah yang dialami ibu di Lampung, BPJS Kesehatan menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," kata Nopi melalui keterangan tertulisnya, Jumat (22/9/2017).

    Nopi menceritakan detail kejadian hingga si ibu harus menggunakan angkot, bukan ambulans, untuk membawa pulang jasad putrinya dari RSUD Abdoel Moeloek Lampung. Singkat cerita, kata Nopi, pihak keluarga telah menerima penjelasan dari pihak RSUD soal layanan ambulans.

    "Berdasarkan riwayat pelayanan, pasien sudah pernah mendapatkan pelayanan sebelumnya di RSAM dengan menggunakan jaminan program JKN-KIS. Pada hari Senin tanggal 18 September 2017, pasien masuk RS dengan kejang dan kemudian mendapatkan perawatan dan pelayanan intensif di NICU dengan jaminan program JKN-KIS," ujar Nopi membacakan penyataan resmi BPJS Kesehatan.

    Selanjutnya pada 20 September 2017, pasien meninggal dunia sekitar pukul 15.15 WIB. Terkait pengurusan ambulans, pihak manajemen RS telah melakukan konferensi pers terbuka pada tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 22.00 WIB.
    "Pihak manajemen RS serta dari provinsi sudah melakukan mediasi dan mengklarifikasi langsung ke keluarga pasien dan berkunjung ke rumah duka di Lampung Utara. Keluarga pasien sudah dapat menerima," sambungnya.

    Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Deputi Bidang Koordinasi Bidang Peningkatan Kesehatan, Sigit Priohutomo, sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengetahui duduk permasalahannya.

    Kemenkes diminta untuk melakukan audit dan melaporkan kronologi dari kasus yang menyedot perhatian publik setelah viral di sosmed ini. ‘’Tentu, kami telah memonitor media. Tapi, kami tetap memerlukan laporan resmi,’’ ujar Sigit.

    Menurut Sigit, tertera rincian berbagai hal yang wajib dilakukan oleh rumah sakit ketika memberikan layanan kepada pasien. “Jadi, adanya proses pelayanan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat seharusnya tidak terjadi karena pasien sudah harus dilayani lebih dahulu di rumah sakit,” katanya.

    Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, Sigit berharap agar ke depannya Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan dapat menjalin kerja sama dan berkoordinasi lebih baik dengan rumah sakit, baik yang sebagai mitra maupun yang bukan mitra BPJS Kesehatan.

    Hal ini penting karena seringkali pasien BPJS harus mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang bukan mitra dari BPJS Kesehatan. ‘’Surat edaran Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes itu sudah sangat baik, dan harus dilaksanakan,” tutup Sigit. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Gubernur Jabar Raih Penghargaan Paramakarya
    PKS Hormati Pilihan Gerindra Usung Mayjen Sudrajat
    Soal Yerussalem, Ini yang akan Dilakuan Indonesia
    Menko PMK Pastikan Bansos Rastra takkan Dihapus
    Tabrakan di Cipali, Istri Bupati Pidie Aceh Tewas
    Berita Terdahulu

    Editorial

      Advertisement On Google