JuaraNews, Bandung - Badan Pembina Olahraga Pelajar Indonesia (Bapopsi) Jawa Barat akan mengajukan tambahan cabang olahraga menjadi cabang eksebisi di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XIII pada September 2015 mendatang. Cabang olahraga tersebut yakni Tarung Derajat.

Ketua Pengprov Bapopsi Jabar Yudha M Saputra menegaskan akan memperjuangkan tambahan cabang olahraga untuk dieksebisikan pada gelaran Popnas XIII dimana Jawa Barat bertindak sebagai tuan rumah.

"Jabar akan perjuangkan Tarung Derajat sebagai cabang olahraga eksebisi Popnas XIII pada Rakernas Bapopsi di Batam pada Maret nanti. Sudah ada 18 provinsi yang mendukung dari total 22 pengurus provinsi Tarung Derajat," ujar Yudha yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Jawa Barat, baru-baru ini.

Pertimbangan pengajuan penambahan cabang olahraga eksebisi tersebut, lanjutnya, dikarenakan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk menggelar Popnas XIII. Selain itu, sebagai tuan rumah Popnas XIII/2015, sudah sewajarnya Jabar punya kewenangan dalam mengajukan penambahan cabang olahraga.

"Untuk gelaran Popnas XIII, kita gelontorkan dana hingga Rp70 miliar. Jadi sudah sewajarnya kalau kita juga meminta penambahan cabang olahraga Tarung Derajat sebagai cabang olahraga eksebisi," tegasnya.

Sementara itu, Ketua PP Bapopsi Djoko Pekik mengaku jika pengurangan bantuan anggaran untuk Popnas XIII karena semua kementerian diminta untuk melakukan penghematan. Terutama dalam konteks biaya perjalanan.

"Sebenarnya kita tidak mau ada pengurangan karena Popnas merupakan hajat nasional. Tapi kondisi yang memaksa kita harus melakukan pengurangan. Ini regulasi baru yang tidak bisa ditawar," tegas Djoko yang juga menjabat sebagai Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora RI.

Seperti diketahui, untuk pelaksanaan Popnas XIII/2015, sejumlah anggaran digelontorkan Pemerintah Provinsi Jabar. Untuk Popnas, Pemprov Jabar mengeluarkan dana hingga Rp68 miliar. Selain itu, Pemerintah Pusat melalui Kemenpora RI menggelontorkan dana bantuan. Sebelumnya, dana bantuan dari Pemerintah Pusat melalui APBN mencapai Rp15 miliar dan sudah masuk dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Namun, dana tersebut mendapat pemotongan hingga lebih dari 50 persen dan dikabarkan hanya mendapat bantuan anggaran mencapai Rp6 miliar. (*)

Oleh: ageng rustandi / ang