web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    Terkait Pemalsuan Dokumen,345 Guru Terancam Pidana
    juaranews Kombes Yusri Yunus perlihatkan barang bukti

    Terkait Pemalsuan Dokumen,345 Guru Terancam Pidana

    • Kamis, 10 Agustus 2017 | 05:10:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Sebanyak 345 guru yang tersebar seluruh daerah di Jawa Barat yang terkaiit kasus pembobolan dana kredit di bank perkreditan rakyat (BPR) dengan menggunakan sertifikat palsu, terancam dijerat Pasal 55-56 KUHPidana tentang pemalsuan dokumen.

    Saat ini, status ratusan guru itu masih jadi saksi kasus pembobolan dana milik salah satu Bank Perkereditan Rakyat (BPR) sebesar Rp36 miliar dan dokumen palsu yang diotaki tersangka Marhain dan Sutomo yang berhasil diungkap Subdit I Ditreskrimum Polda Jabar, Selasa (8/8/2017) lalu.

    "Saat ini, mereka masih dijadikan saksi. Penyidik akan melihat sejauh mana keterlibatan para guru ini. Termasuk motif atau niat. Kalau ditemukan 2 alat bukti, mereka bisa dijerat Pasal 55-56 KUHPidana," kata Yusri kepada wartwan di Mapolrestabes Bandung, Jalan Merdeka Kota Bandung, Rabu (9/8/2017).

    Menurut Yusri, ada dugaan sindikat pemalsu dokumen ini telah membobol lebih dari satu BPR. Jadi ada kemungkinan bank-bank lain menjadi korban komplotan jahat ini. "Awal kasus yang terungkap soal pemalsuan sertifikat guru dan kebocoran dana bank. Ternyata terungkap pula pemalsuan ijazah perguruan tinggi di seluruh Indonesia," ujar dia.

    Yang dikhawatirkan, tutur Yusri, ijazah-ijazah ini telah digunakan digunakan oleh para pemesan untuk melamar kerja di berbagai instansi atau perusahaan swasta. Karena bentuk fisik ijazah palsu ini nyaris sama dengan yang asli, instansi swasta bisa saja terkecoh. Harga dokumen palsu itu bervariasi, dari Rp12 juta, Rp10 juta, dan Rp5 juta.

    "Kalau melamar menjadi PNS kan bisa diketahui karena panitia memverifikasi ijaxah tersebut ke Dikti. Yang rentan ini instansi swasta. Karena itu, perusahaan-perusahaan swasta harus meneliti ulang dokumen karyawan masing-masing. Namun untuk saat ini, sasaran utama sindikat ini hampir semuanya lembaga-lembaga keuangan," ungkap Yusri.

    Diberitakan sebelumnya, Subdit I Ditreskrimum Polda Jabar berhasil membongkar sindikat pemalsu dokumen yang telah beraksi selama 5 tahun. Komplotan ini diotaki
    Marhain alias Atung (60) warga Jalan Mantang Blok L, Gang III No 4 RT/05/12 Kecamatan Koja, Jakarta Utara; dan Sutomo alias Tomo (53), warga Baleendah, Kabupaten Bandung. .

    Kasus ini terungkap setelah Polda Jabar menerima laporan dari salah satu pejabat BPR yang mengalami kebocoran dana mencapai Rp36 miliar. Dari laporan ini, Subdit I Ditresktimum melakukan penyelidikan. Hasilnya terungkap sertifikasi guru milik 345 guru di Jabar yang dijaminkan ke BPR semua palsu. Satu sertifikat palsu yang dijaminkan, para pelaku meraup uang Rp80 juta.

    Untuk memuluskan aksinya, para pelaku sindikat pemalsu dokumen bekerja sama dengan sejumlah oknum guru yang bertugas sebagai koordinator dan oknum pegawai BPR.

    "Dari Rp80 juta per sertifikat, pembagiannya 20% atau Rp8 juta untuk guru pemilik sertifikat, Rp12 juta untuk yang memalsukan, sisanya dibagi-bagi, " kata Yusr.

    Polisi menduga, sindikat ini beroperasi di seluruh Indonesia. Sebab ditemukan ribuan ijazah palsu seluruh sekolah dan perguruan tinggi di Tanah Air. "Cara membuatnya sederhana dengan sablon dan printer, tetapi hasilnya persis sama dengan yang asli. Pembutannya sangat rapi. Mereka telah menyiapkan blangko ijazah dari tahun 2000 sampai 2017 ada," ungkap dia.

    Saat ini, Subdit I Ditreskrimum Polda Jabar telah menetapkan 13 tersangka. Para tersangka terdiri atas oknum pegawai BPR dan oknum guru yang diduga sebagai koordinator. Selain itu, polisi mengamankan dua tersangka pelaku pemalsu dokumen Wawan Hermawan dan Yayan Taryana.

    Wawan sendiri mengaku hanya kurir dan mencari konsumen yang membutuhkan dokumen tersebut. Sedangkan pembuat dokumen adalah Marhain dan Sutomo. “Tersangka Marhain alias Atung dan Sutomo alias Tomo ini melarikan diri dan telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO),” kata Yusri.

    “Para tersangka kini telah meringkuk di sel tahanan Polda Jabar dan petugas sedang mengejar 2 DPO. Mereka diduga melanggar Pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara,” ujar Yusri. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Netty Ingin Perpustakaan di Jabar Lebih Kreatif
    BPN Siap Bebaskan Tanah Warga untuk Kereta Cepat
    Atas Banjir, Saluran Air Pasteur Mulai Dikerjakan
    Musim Hujan Diprediksi Baru Tiba di Bulan November
    BNNP Tegaskan tak Ada Peredaran Pil PCC di Jabar
    Berita Terdahulu

    Editorial

      Pilwalkot Bandung 2018