web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    Ombudsman Minta PPDB Jalur Kesepahaman Dihapuskan
    net

    Ombudsman Minta PPDB Jalur Kesepahaman Dihapuskan

    JuaraNews, Bandung – Ombudsman Jabar meminta Dinas Pendidikan menghapus kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur nota kesepakatan. 

    "Kami minta kebijakan itu dihentikan,” sebut Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat Haneda Sri Lastoto, Kamis (13/7/2017). 

    Jalur itu berpotensi maladminsitrasi. Pihaknya pun mengaku banyak menemukan pelanggaran pada PPDB tahun ini, terutama PPDB melalui jalur MoU. Padahal setiap masyarakat, kata dia, berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. 

    Seperti diketahui sejumlah sekolah di Jawa Barat membuat kesepakatan (MoU) dengan beberapa lembaga di antaranya kepolisian, kejaksaan, dan TNI. Sekolah menyediakan kursi khusus untuk peserta didik, anak dari keluarga yang bekerja di lembaga-lembaga itu.  “Jalur MoU terkesan menjadi tiket masuk istimewa,” ucapnya.

    Beberapa kepala sekolah mengatakan ada calon peserta didik yang secara akademik tidak memenuhi nilai standar dan akan menjadi masalah di kemudian hari. Salah satunya, kata dia, siswa tidak bisa menyesuaikan diri dengan potensi akademik sekolah itu.

    Ombudsman Jawa Barat menemukan beberapa kasus yg berpotensi maladministrasi terutama dari jalur MOU. Di Purwakarta ada kepala sekolah yang memanipulasi data karena terlalu banyak pihak yang terlibat dalam jalur MOU, di antaranya dengan memalsukan kop surat kejaksaan dan cap basah kejaksaan. "Temuan itu sangat fatal dan bisa berujung pidana,” pungkasnya. (*)

    yan

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
     Polda Jabar OTT Pejabat yang Lakukan Pungli
     DPRD Jabar Dorong Reaktivasi Jalur Kereta Lama
    Atasi PKL dan Parkir Liar, Pemkot Gandeng Denpom
    Sopir Ngantuk, Fortuner Tabrak Toko Buku di Braga
    Museum Kota Bandung Segera Dibuka
    Berita Terdahulu

    Editorial

      Pilwalkot Bandung 2018