web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    Omudsman Tengarai Ada Jual Beli Kursi pada PPDB

    Omudsman Tengarai Ada Jual Beli Kursi pada PPDB

    JuaraNews, Bandung - Ombudsman Kantor Perwakilan Jabar menemukan adanya dugaan praktik kecurangan jual beli kursi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 di sejumlah daerah di Jabar.

    Salah satunya jual-beli kursi di sekolah negeri di Subang. Menurut Haneda, kursi diperjual-belikan kepada orang tua siswa tidak dengan harga murah.
    "Di Subang, sekolah negeri menjual satu kursi seharga Rp15 juta. Bahkan, bisa lebih," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jabar Haneda Sri Lastoto, Selasa (11/7/2017).

    Praktik jual beli kursi juga terjadi di Kota Bandung. Salah seorang orang tua calon siswa yang mendaftar ke sebuah SMPN, mengaku sempat didatangi oknum pihak sekolah setelah anaknya dinyatakan tidak diterima di sekolah tersebut.

    Haneda menyebutkan, kecurangan juga terjadi dalam PPDB di Depok. Kecurangan itu menyusul kuota istimewa pada sejumlah lembaga dan pemangkasan jatah bangku untuk siswa miskin. “Depok disorot Ombudsman pusat," ujar Haneda.

    Ombudsman sendiri menerima 108 laporan dugaan kecurangan PPDB tahun ini. Angka itu diperkirakan bakal terus bertambah hingga proses PPDB selesai. Sebanyak 16 aduan itu dilaporkan langsung warga ke layanan pengaduan di kantor perwakilan Jabar, melalui call center 137 sebanyak 19 laporan, e-mail 8 laporan, dan datang langsung 65 laporan. "Kami akan melakukan investigasi," tandasnya.

    Haneda menegaskan, kecurangan jual beli kursi PPDB termasuk pelanggaran berat. Kepala sekolah yang terbukti melakukannya bisa dipecat, karena jual beli kursi termasuk dalam praktek suap menyuap.

    Karena itu, dia meminta masyarakat ikut mengawasi dan mewaspadai praktik kecurangan pada pelaksanaan PPDB, dengan melaporkan bila menemukan kecurangan. "Terutama sekolah yang dianggap favorit. Laporkan kepada kami, atau ke dinas pendidikan masing-masing," jelas Haneda.

    Ombudsman pun meminta tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), yang telah dibentuk di setiap daerah, mengawasi PPDB secara langsung. "Tim Saber Pungli yang sudah dibentuk di masing-masing pemerintah daerah harus pro aktif dalam PPDB tahun ini," ucapnya.

    Haneda menambahkan, kecurangan pada pelaksanaan PPDB dapat dilihat ketika proses belajar mengajar di tahun ajaran baru dimulai. "Sekolah bakal 'bermain' dengan jumlah siswa per rombongan belajar," kata Haneda.

    Bahkan, sekolah bisa menambah rombongan belajar, dengan menabrak petunjuk teknis yang telah ditentukan. Haneda mencontohkan sekolah telah menerapkan aturan melalui petunjuk teknis pada PPDB tahun ini, sebanyak 10 rombongan belajar. Setiap rombongan terdiri dari maksimal 36 siswa. Rombongan belajar bisa bertambah dari awalnya 10, menjadi 12 rombongan.

    "Setelah masuk, sekolah akan menambah jumlah siswa per kelas dari jumlah yang ditentukan," jelasnya.

    Masyarakat bisa melihat perjanjian awal dan mengawasi sekolah setelah proses belajar mengajar dimulai. Kalau ada sekolah yang menambah jumlah siswa di luar petunjuk teknis, dapat dipastikan terjadi jual beli kursi pada PPDB. "Kalau proses PPDB masih berlangsung. Kecurangan lebih sulit diketahui," tutupnya. (*)

    den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Wali Kota Bandung Hadiahi Sepeda untuk 2 Manusia Gorong-gorong
    Rumah Deret Jadi Langkah Pemkot Bandung Tangani Kawasan Kumuh
    3.000 Difabel Ikuti Parade Rayakan Hari Disabilitas Internasional
    Cegah Stunting, Posyandu Cicendo Luncurkan Aplikasi Si Aplod dan Si Centring
    Kesalehan Sosial Antar Manusia ke Surga

    Editorial


      Info Kota