JuaraNews, Cimahi – Gubernur Jabar Ahmad Heryawan meminta pengawasan ketat terhadap dana desa yang jumlahnya setiap tahun terus bertambah.  Khususnya pengawasan dini terhadap  Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Aher mengatakan, sebelum pengawasan eksternal yang dilakukan lembaga-lembaga di luar pemerintahan, dana tersebut terlebih dahulu harus diawasi pengawas internal yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang kemudian menjadi koordinator bagi APIP di daerah seperti Inspektorat.

"Pengawasan dini harus dilakukan oleh APIP yaitu BPKP dan Inspektorat sebelum oleh pihak ekternal. Kedua pengawas ini harus bekerja lebih efektif untuk melakukan pengawasan supaya dipastikan bahwa dana tersebut digunakan betul-betul untuk pembangunan," kata Aher usai menjadi Inspektur upacara peringatan HUT Ke-34 BPKP Perwakilan Jabar di Kota Cimahi, Selasa (30/05/2017).

Seperti diketahui dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat tahun 2017 ini sebesar total Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan Rp 800 Juta. Rencananya untuk tahun 2018 dana desa akan naik dua kali lipat menjadi Rp 120 Triliun, dengan begitu setiap desa akan menerima Rp 1 Milyar pertahunnya.

Dana desa pertama kali ada sejak tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp 20,76 Triliun dan setiap desanya mendapatkan Rp 280 Juta. Dana tersebut meningkat di tahun 2016 yaitu menjadi Rp 49,98 Triliun.

Di Jawa Barat sendiri dengan jumlah desa sebanyak 5319 desa dari 27 Kabupaten/ Kota dana desa tahun ini meningkat menjadi Rp 4,7 Triliun dari sebelumnya Rp 3,5 Triliun atau mengalami peningkatan 20 persen.

"Dana pembangunan desa ini kan cukup besar kita ingin penyalurannya berjalan dengan baik ke desa-desa dan di implementasikan dengan tepat sasaran, outcome dan outputnya pun jelas.  Tentu ini butuh pengawasan yang ketat supaya jelas manfaatnya dapat dirasakan masyarakat berupa kemajuan yang dampaknya kesejahteraan," tutur Aher.

Meningkatnya dana desa tersebut menurut Aher, patut disyukuri oleh para pimpinan desa. Namun disaat yang sama ada kekhawatiran penggunaannya tidak berjalan baik.

"Oleh karena itulah supaya dipastikan dana desa tersebut betul-betul efektif, efisien, tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan maka harus ada pengawasan dini, ini lebih bagus daripada pengawasan saat berlangsung atau setelahnya," ucapnya. (adv)

ude