Bank BJB top banner

Hot News


Opini


  • Mewujudkan Rumah Impian bagi Guru
    Mewujudkan Rumah Impian bagi Guru

    MEMILIKI rumah merupakan impian setiap orang terlebih bagi seorang guru karena rumah termasuk kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.

    Harga BBM Naik, DPR Interpelasi Presiden

    • Rabu, 19 November 2014 | 23:01:00 WIB
    • 0 Komentar


    Harga BBM Naik, DPR Interpelasi Presiden

    JuaraNews, Bandung - Keputusan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) berbuntut panjang dalam konstelasi politik Tanah Air.

    Para wakil rakyat yang dimotori fraksi-fraksi di Koalisi Merah Putih (KMP) berencana menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan keputusan Presiden menaikan harga BBM bersubsidi. Bahkan bukan tidak mungkin, DPR menggunakan hak angket sampai impeachment atau pemakzulan.

    Sejumlah pimpinan fraksi saat ini, tengah menggalang tanda tangan lintas fraksi untuk penggunaan hak interpelasi kepada pemerintahb Jokowi-JK yang baru seumur jagung.

    Menurut Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, DPR menilai kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini sama sekali tidak masuk akal, bahkan sulit diterima akal sehat. Sebab, harga BBM bersubsidi dinaikkan ketika harga minyak di pasar internasional turun drastis, alias lebih rendah dari asumsi APBN tahun berjalan.

    Bambang menjelaskan, APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak US$ 105 per barel, sementara harga minyak saat ini di dibawah US$ 80 per barel. Artinya, tekanan beban fiskal bagi pemerintah baru relatif belum bertambah karena turunnya harga minyak di pasar internasional.

    "Kita menyesalkan Jokowi mengambil jalan pintas. Dan itu sama artinya Jokowi tidak punya itikad baik terhadap rakyat," kata Bambang di Jakarta, Rabu (19/11/2014).

    Karena itu, DPR akan menggunakan haknya untuk bertanya kepada eksekutif dengan memanggil Presiden. "Presiden harus menjelaskan dasar apa yang dia pakai untuk menaikkan BBM. Karena harga minyak dunia tengah turun. Cash flow juga dikabarkan aman. Bagaimana hitung-hitungannya? Jangan seenaknya saja menempuh jalan pintas dengan mengalihkan beban fiskal pemerintah ke pundak rakyat," papar Bambang.

    "Kalau penjelasan presiden atau pemerintah memuaskan, hak interpelasi selesai. Namun kalau tidak memuaskan bisa berlanjut ke penggunakan hak dewan yang lain. Seperti hak angket dan tidak menutup kemungkinan bisa ke hak menyatakan pendapat atau impeachment," sambungnya.  (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Tekan Penularan Covid-19, Brimob Polda Jabar Gencar Sosialisasikan Protokol Kesahatan
    Tak Ingin Jadi Claster Penyebaran Covid-19, DPRD Jabar Dukung Pempov Tutup Tempat Wisata
    Wagub Jabar bersama Buruh Serukan Dukungan untuk Rakyat Palestina
    Pemprov Jabar Luncurkan Gebyar Vaksinasi Covid-19 bagi Lansia
    DPRD Jabar Kecam Kekejian Israel pada Palestina
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Bank BJB kanan

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads