Pos Indonesia

Hot News


JN-TAM

Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    Tidak Puas pada Pejabat, Jangan Buat Hoax

    Tidak Puas pada Pejabat, Jangan Buat Hoax

    • Minggu, 19 Februari 2017 | 20:00:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung – Anggota MPR  RI H Dadang Rusdiana mengatakan, ketidakpuasan atas kinerja pejabat negara atau pejabat politik tidak perlu dibalas dengan menyebarkan hoax dan kebencian.

    “Kalau kita tidak senang dengan perilaku pejabat politik atau pimpinan dengan tindakan dan kebijakannya, tidak usah terjebak pada tindakan balasan dengan menyebar hoax atau kebencian,” kata Dadang Rusdiana, pada acara sosialisasi empat Pilar Kebangsaan, di Hotel Sutan Raja Soreang Kabupaten Bandung, Minggu (19/2/2017).

    Sosialisasi kebangsaan dilakukan dengan aparat Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada di Kabupaten Bandung. Menurut Darus, panggilan akrab Dadang Rusdiana, rakyat punya alat jitu dalam pilkades, pilkada dan pemilu. “Bentuk balasan yang setimpal dan demokratis adalah jangan pilih lagi mereka. Jadi sederhana dan menenangkan. Tidak perlu ribut-ribut,” kata anggota MPR dan DPR dari Fraksi Partai Hanura ini.

    Menurut Darus, kesadaran hukum bagi pejabat dan rakyat ini perlu terus dikembangkan, agar demokrasi kita semakin dewasa dan mapan. Darus menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi yang elegan dan patuh kepada hukum yang berlaku.

    “Sebagai negara hukum, setiap warga sama kedudukannya di depan hukum. Hukum pun tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Di sini aparat penegak hukum harus menunjukan keadilannya. Sebaliknya masyarakat harus percaya penyelesaian persoalan yang ada kaitan dengan  sengketa, konflik maupun peristiwa lain berhubungan dengan  pelanggaran hukum, melalui proses peradilan. Jangan melakukan tindakan provokatif, apalagi anarkis. Jangan menuntut penegakan hukum dengan melanggar hukum,” katanya.

    Berkenaan dengan fungsi BPD, kata Darus, lembaga pengawasan dan mitra kepala desa ini memegang peran penting dan strategis. Semakin besarnya anggaran untuk desa, kepala desa akan membutuhkan mitra yang baik dalam bersama-sama merumuskan kebijakan penting.

    “Termasuk mengawasi jalannya pemerintahan di pedesaan. Maka tentunya peningkatan kapasitas anggota BPD, peningkatan honorarium dan tunjangan yang diterima, juga tentunya kedudukan protokoler dan administratif BPD harus menerus ditingkatkan. (*)

    ude

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Tersangka Pembunuhan Seorang Janda di Kabupaten Bandung Terancam 15 Tahun Penjara
    Bupati Bandung Prihatin Anak Buahnya Kena OTTB Saber Pungli
    Tim Saber Pungli Jabar Tangkap Tangan Kepala Sekolah dan Pejabat Disdik Kabupaten Bandung
    Bupati Resmikan Jalan Cijagra-Bojongsari-Rancaoray
    Kiky: BPNT Jangan Jadi Komoditas Bisnis
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Imani Center
      Buku Wagun
      walikota

      Info Kota


      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads