JuaraNews, Bandung - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab kembali mangkir dari panggilan penyidik Polda Jabar, Jumat (10/2/2017).

Tersangka kasus dugaan penodaan Pancasila dan pencemaran nama baik Presiden pertama RI Soekarno ini tidak memenuhi panggilan kedua untuk menjalani pemeriksaan dalam statusnya sebagai tersangka.

"Klien kami Habib Rizieq, insya Allah tidak dapat hadir karena menjaga kondusivitas yang sudah membaik. ini kan menyambut Pilkada DKI Jakarta kalau datang nanti ramai tidak kondusif se-Indonesia," kata salah satu Tim Kuasa hukum Rizieq Shihab, Kapitra Ampera ketika dihubungi wartawan di Bandung.

Tim kuasa hukum meminta kepada penyidik agar menunda pemeriksaan terhadap kliennya hingga pelaksaan Pilkada DKI Jakarta 2017 selesai. "Tentunya, kami ingin menyukseskan dahulu Pilkada DKI Jakarta sehingga kami mohon kepada Polda Jabar untuk menunda pemeriksaan ini sampai Pilkada selesai," ujarnya.

Polda Jabar sendiri rencananya akan mengirimkan surat perintah membawa paksa jika Rizieq tetap tidak memenuhi panggilan kedua.

"Kita akan layangkan surat perintah membawa, tapi nanti kita lihat sampai jam 00.01 WIB sudah lepas dari tanggal 10 Februari 2017 maka kita keluarkan surat perintah untuk membawa (jemput paksa)," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus di Mapolda, Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung.

Yusri menegaskan, penyidikbisa menjemput paksa Rizieq ke Mapolda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan terkait kasus tersebut bila pimpinan FPI tersebut masih tetap tidak kooperatif terkait panggilan kedua.

Kasus ini bermula saat Sukmawati Soekarnoputri, putri dari Ir Soekarno melaporkan Rizieq ke Mabes Polri, pada 27 Oktober 2016. Selanjutnya kasus ini dilimpahkan ke Polda Jabar. Sukmawati menduga Rizieq telah melecehkan Pancasila dalam ceramahnya yang beredar di YouTube.

Dia juga menuding Rizieq telah menghina kehormatan dan martabat proklamator Indonesia, Ir Soekarno. Atas dasar itu, Sukmawati akhirnya melaporkan Rizieq atas pelanggaran tindak pidana penodaan terhadap lambang dan dasar negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154a KUHP dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 57a jo Pasal 68 UU no 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. (*)

den