JuaraNews, Jakarta - Kasus hukum yang harus dihadapi Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, tampaknya bakal bertambah.

Setelah terjerat kasus dugaan penistaan agama Kristen, penodaan lambang negara Pancasila, dan simbol palu arit di mata uang rupiah baru, Rizieq bakal tersandung 2 kasus lainnya yang sebenarnya sudah mencuat beberapa waktu lalu. Kedua kasus tersebut, yakni dugaan pelecehan terhadap budaya Sunda lewat pelesetan ucapannya 'sampurasun' jadi 'campur racun' dan kasus penyerobotan tanah Perhutani di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor

Kapolda Jabar irjen Pol Anton Charliyan mengungkapkan, pihaknya bakal kembali mengusut kasus 'Campur Racun' dengan terlapor Rizieq Shihab. Dalam suatu kesempatan berkhotbah di Purwakarta pada 13 November 2015 lalu, Rizieq mengganti salam khas warga Sunda 'sampurasun' menjadi 'campur racun'.

"'Campur racun' itu dulu ada yang menghentikan. Tapi sekarang dilanjutkan lagi. Ada elemen BEM termasuk masyarakat adat. Pokoknya gabungan macam-macam sedang mengadakan audiensi ke Polda Jawa Barat untuk melaporkan kembali campur racun itu karena bagi masyarakat Sunda menyakiti," ungkap Anton saat menghadiri acara Rapat Pimpinan Polri di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Rabu (25/1/2017).

Anton mengatakan, Polda Jabar pernah menutup kasus ini karena sudah selesai secara adat. Rizieq dilaporkan oleh komunitas masyarakat Sunda pada November 2015. Pernyataan Rizieq juga menuai kecaman dari pemerintah daerah setempat. Ucapan salam sampurasun dianggap sangat sakral bagi masyarakat Sunda, khususnya penghayat Sunda Wiwitan. Salam tersebut berarti saling mendoakan.

Namun, setelah itu, terjadi kesepakatan islah antara pelapor dan terlapor. Itu membuat polisi menutup kasus ini. Belakangan muncul lagi laporan yang sama terhadap Rizieq oleh pihak yang berbeda. "Sekarang akan kita gelar kembali masalahnya," kata Anton.

Penyelidik akan menguji barang bukti yang dilampirkan pelapor. Jika ditemukan adanya bukti permulaan, kasus ini bisa ditindaklanjuti. "Sudah banyak dulu yang dimintai keterangan," kata Anton.

Baru-baru ini, ratusan orang gabungan dari budayawan dan masyarakat Sunda berunjuk rasa di depan Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung, menuntut Polda menuntaskan kasus dugaan penghinaan terhadap budaya Sunda oleh Rizieq.

Salah satu saksi pelapor sekaligus Ketua Dewan Karatuan Majelis Adat Sunda Ari Mulila Subagja mempertanyakan mengapa kasus tersebut berhenti. "Laporan belum kami cabut, artinya kasusnya masih berjalan. Salah seorang dari pihak Polda Jawa Barat memang meminta kami mencabut laporan, tetapi kami menolak," kata Ari.

Sementara dalam kasus tanah, Rizieq dilaporkan atas kasus penyerobotan tanah Perhutani di kawasan Megamendung. "Dilaporkan seminggu yang lalu, dugaannya penyerobotan dan pemilik tanah negara tanpa hak," jelas Anton.

Menurut Anton, laporan itu diterima pihaknya pada 18 Januari 2017. Dia memastikan akan memproses laporan tersebut secara objektif dan profesional. "Itu tanah Perhutani dengan alamat di Bogor, di wilayah Megamendung dekat kediamannya (Rizieq)," ucap Anton. (*)

den