JuaraNews, Pangandaran – Hingga kini Kabupaten Pangandaran masih mengalami kekurangan PNS usai proses pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Idealnya Kabupaten Pangandaran harus memiliki PNS sekitar 7000 orang.

“Idealnya di Pemkab Pangandaran ada toal 7.000 PNS. Akan tetapi hingga saat ini daerah otonom baru (DOB) ini baru memiliki sekitar 4.000 PNS,” tutur Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Iwan M. Ridwan, Selasa (10/1/2017).

Dirinya berharap, demi kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata harus mau untuk mengajukan kebutuhan PNS ke Pemerintah Pusat. Sebab jika tidak ditambah maka kekurangan PNS ini akan semakin besar karena setiap tahunnya selalu saja ada PNS yang memasuki masa pensiun.

"Tahun 2017 ada 150 PNS yang pensiun. Bila tiap tahunnya yang pensiun sekitar 150 orang, berarti tahun 2018 kekurangannya bertambah menjadi 3.300 di Kabupaten Pangandaran ini," ucapnya.

Dirinya menegaskan, di lingkungan Pendidikan khususnya Guru, bila tidak secepatnya diadakan rekruitmen CPNS sudah pasti di tiap sekolah akan tersisa dua sampai tiga pengajar yang statusnya PNS.

Untuk itu Pemkab Pangandaran harus segera mendatangi Kemenpan dan Kemendagri guna melakukan konsultasi mengenai keberadaan dan kekurangan PNS di Pangandaran. Jangan sampai kondisi ini dibiarkan karena nantinya akan mengganggu roda pemerintahan akibat banyak PNS yang harus double job karena keterbatasan personel.

“Harus secepatnya kekurangan PNS ini diisi agar tidak ada PNS yang harus mengerjakan dua sampai tiga pekerjaan secara sekaligus karena kekurangan tenaga ini,” kata dia. (*)

yan