web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    Hentikan Kriminalisasi dan Penghancuran KPK..!

    Hentikan Kriminalisasi dan Penghancuran KPK..!

    • Minggu, 25 Januari 2015 | 02:51:00 WIB
    • 0 Komentar

    PERSETERUAN antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri kembali memuncak. Perseteruan bertajuk Cicak versus Buaya memasuki episode baru.

    Pascapenetapan calon Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, giliran Mabes Polri yang menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jumat (23/1/2015) sekitar pukul 07.30 WIB.

    BW ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap penyidik Bareskirm Polri atas dasar laporan calon Bupati Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran pada 15 Januari 2015.  Dalam perkara ini, BW yang saat ini menjadi penasihat hukum calon bupati incumbent Ujang Iskandar, diduga meminta saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, pada 2010 di MK. BW sempat diperiksa hingga lebih dari 15 jam di Gedung Bareskrim, Jalan Trunojayo Jakarta, sebelum akhirnya dibebaskan pada Sabtu (24/1/2015) pukul 01.20 WIB.

    BW sebagai pimpinan KPK tidak sendirian dijerat kasus. Sebelumnya, sehari setelah Komjen Budi ditetapkan jadi tersangka oleh KPK pada Selasa (13/1/2015) lalu, Ketua KPK Abraham Samad tersandung kasus foto mesra dengan Miss Indonesia 2014 Elvira Devinamira, walaupun kemudian terbukti cuma foto hasil rekayasa.

    Samad pun dibombardir dengan menguaknya kembali isu Rumah Kaca Abraham Samad yang ditulis di kolom Kompasiana. Pada Kamis (22/1/2015), KPK Watch Indonesia melaporkan Samad ke Bareskrim Mabes Polri. Samad dilaporkan dengan dugaan melakukan aktivitas politik, di luar ranah tugas pokok dan fungsi lembaga antikorupsi itu.

    Serangan pun dilakukan Plt Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang membenarnya isi tulisan tersebut. Bahkan Hasto mendesak dibentuknya dewan etik KPK untuk mengadili Samad yang dinilai telah melanggar kode etik KPK.

    Tidak berhenti di Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Serangan kepada KPK diarahkan pula kepada pimpinan KPK lainnya, Adnan Pandu Praja. Sabtu (24/1/2015) siang, Adnandilaporkan ke Bareskrim Polri terkait kasus dugaan perampasan saham di PT Desy Timber di Berau Kalimantan Timur.

    Laporan disampaikan kuasa saham dan kuasa hukum PT Desy Timber Mukhlis Ramlan. Tuduhannya adalah atas perampokan perusahaan dan kepemilikan saham secara ilegal. Kasus ini bermula pada 2006 ketika Adnan Pandu Praja dan Mohamad Indra Warga Dalam menjadi kuasa hukum perusahaan.

    Apakah ini bentuk kriminalisasi KPK? Pihak kepolisian sendiri membantah mentah-mentah tudingan ini. Plt Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti menegaskan, penetapan BW sebagai tersangka murni perkara hukum, tidak ada muatan politis yang berkaitan dengan status tersangka Komjen Budi.

    Namun stigma soal kriminalisasi KPK itulah yang berkembang di masyarakat selama ini. BW sendiri meyakini tindakan Polri menyeretnya sebagai tersangka, tidak berdiri sendiri tapi berkaitan dengan kasus yang ditangani KPK. Bahkan menurutnya, ini bukan hanya pelemahan atau kriminalisasi KPK, tapi merupakan proses penhancuran KPK. Sedangkan Samad menyebut penangkapan BW sebagai bentuk kezaliman terhadap KPK yang gencar memberantas korupsi.

    Kriminalisasi KPK sendiri bukan baru terjadi di awal tahun ini. Publik tentu masih ingat istilah Cicak versus Buaya jilid I, kala KPK saat itu dipimpin Antasari Azhar. Istilah itu muncul setelah KPK menetapkan besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Aulia Pohan sebagai tersangka kasus aliran dana Bank Indonesia. Selanjutnya Antasari bersama dua wakilnya. Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah berseteru dengan Kabareskrim Polri saat itu Komjen Pol Susno Duadji yang merasa disadap berkaitan dengan aliran dana dari Bank Century.

    Antasari sendiri akhirnya diberhentikan secara tetap pada 11 Oktober 2009, setelah sebelumnya dinonaktifkan pada 6 Mei 2009, karena ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnaen. Selanjutnya Bibit-Chandra ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, September 2009. Keduanya disangka menyalahgunakan wewenang dalam menangani perkara korupsi Anggoro Widjojo.

    Dengan tiga pimpinannya terjerat kasus hukum, KPK saat itu hanya dihuni dua wakil ketua, yakni tinggal Mochammad Yasin dan Haryono Umar. Hingga akhirnya pada periode berikutnya pemerintah menempatkan satu Plt Ketua dan dua Plt Wakil Ketua KPK.

    Bibit-Chandra sendiri akhirnya bebas setelah melalui proses peradilan yang lama dan berliku, setelah Presiden SBY turun tangan dengan membentuk Tim 8 untuk menginvestigasi kasus ini. Tim berkesimpulan, tidak cukup bukti untuk menetapkan Bibit-Chandra sebagai tersangka, sehingga SBY memerintahkan Mabes Polri dan Kejagung untuk tidak melanjutkan kasus tersebut.

    Konflik berikutnya antara Polri dan KPK terjadi setelah KPK menetapkan mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka kasus korupsi Simulator SIM pada 12 Juli 2012, yang memantik Cicak versus Buaya jilid II. Saat itu pun Irjen Djoko sempat beberapa kali mangkir, sebelumnya akhirnya datang memenuhi penggilan KPK yang diakhirir dengan penahanan dan dijebloskan ke rutan Guntur milik Kodam Jaya, pada 13 Desember 201 atau 15 bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Peliknya penanganan kasus ini tak lepas dari upaya perlawanan dari Mabes Polri. KPK baru bisa menahan Djoko setelah SBY kembali turun tangan dengan memerintah agar kasus Irjen Djoko hanya ditangani KPK.

    Selama proses hukum itu, Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said Jakarta sempat dikepung pasukan kepolisian yang hendak menjemput paksa Kompol Novel Baswedan, penyidik KPK asal Polri yang menangani kasus Irjen Djoko. Novel dijerat kasus pidana umum oleh Polda Bengkulu, saat menjabat Kasat Reskrim Polres Kota Bengkulu, delapan tahun sebelumnya. Setelah Novel, puluhan penyidik lainnya yang dituding disersi karena tidak mau kembali ke Mabes Polri, juga ditarik ke kesatuannya dengan alasan masa kerjanya di KPK sudah habis.

    Dalam episode Cicak versus Buaya Jilid II ketika itu, Polri belum bisa menyentuh unsur pimpinan KPK, seperti Jilid I dengan menyeret 3 pimpinan KPK, yakni Antasari, Bibit, dan Chandra. Saat itu, Abraham Samad dan kawan-kawan masih bebas menjalankan tugasnya di KPK, karena tak ada satu pun kasus hukum yang bisa menyeret mereka dalam kapasitasnya sebagai pimpinan KPK.

    Apakah kriminalisasi atau pelemahan KPK akan berhenti sampai di situ? Entah. Yang jelasm, setelah tiga pimpinan KPK tersandung kasus, dengan satu di antaranya berstatus tersangka, kini tinggal Wakil Ketua KPK Zulkarnaen yang masih belum disentuh.

    Bisa dibayangkan jika keempat atau paling tidak, tiga di antaranya ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Sudah barang tentu KPK bakal lumpuh, tidak bisa menjalankan tugasnya lagi. Karena dalam ketentuan yang diatur UU No 30/2002 tentang KPK, kepemimpinan di KPK diselenggarakan secara kolektif dan kolekial, terutama dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus seperti menetapkan seorang tersangka. Padahal dalam UU tersebut itu juga disebutkan bahwa pimpinan KPK yang berstatus tersangka harus berhenti dari jabatan, yang didasarkan keputusan presiden. Itu artinya, BW akan segera nonaktif, dan bisa jadi Samad dan Adnan pun menyusul dinonaktifkan jika suatu saat ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

    Jika hal itu benar-benar tersebut, tamatlah sudah riwayat jabatan pimpinan KPK periode 2011-2015 ini yang sejatinya baru berakhir pada Oktober mendatang. Padahal masih banyak kasus korupsi, yang sebagian besar melibatkan penyelenggara negara, yang harus ditangani. Termasuk kasus rekening gendut calon Kapolri, Irjen Pol Budi Gunawan, yang terancam tidak akan tuntas jika para pimpinan KPK disibukkan dengan mengurus kasus hukum yang menjerat diri mereka sendiri.

    Penzaliman, kriminalisasi, atau penghancuran KPK ini tentu harus segera dihentikan. KPK sebagai benteng terakhir penegak dan pemberantas KPK harus tetap dijaga eksistensinya di Tanah Air Indonesia. Seperti halnya para aktivis yang memberikan dukungan langsung dengan menjaga Gedung KPK secara bergantian, masyarakat luas pun sependapat bahwa KPK harus tetap ada.

    Saat ini, masyarakat yang diwakili para aktivis sudah bersikap dengan memberikan dukungan nyata kepada KPK. Apakah itu cukup? Tentu belum cukup. Butuh kekuatan lebih besar lagi untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap penegak hukum yang benar-benar ingin memberantas korupsi, termasuk yang terjadi di instutisi penegak hukum lainya. Karena lembaga antirasuah ini berhadapan dengan kekuatan besar, yang mempunyai kekuatan dan kekuasan yang besar pula.

    Harapan terakhir kini bertumpu di pundak Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Sebagai pimpinan tertinggi negara, tentunya Jokowi harus bersikap dan turun tangan menghentikan semua kekisruhan ini. Agar upaya membebaskan Indonesia dari jeratan korupsi bisa terus berlangsung, dan KPK bisa terus eksis dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Semoga. (*)

    Oleh: deni mulyana sasmita / den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Jadi Pribadi yang Lebih Baik di Tahun Baru 2020
    Teloransi, Kebersamaan dalam Perbedaan
    Teladani Semangat Pahlawan
    Tahun Baru Hijriah, Pererat Silaturahmi Toleransi
    Dirgahayu Republik Indonesia ke-74 Tahun

    Editorial



      Klasemen Liga Dunia

      Tim M Point
      1. Liverpool 12 34
      2. Leicester City 12 26
      3. Chelsea 12 26
      4. Manchester City 12 25
      Tampilkan Detail

      Klasemen Liga Indonesia

      Tim M Point
      1 Bali United 34 64
      2 Persebaya Surabaya 34 54
      3 Madura United 34 53