web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Rawan Unsur Politik
    net

    Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Rawan Unsur Politik

    JuaraNews, Tasikmalaya - Panwas Kota Tasikmalaya meminta agar program asuransi BPJS Ketenagakerjaan kepada RT dan RW se-Kota Tasikmalaya dibatalkan. Pasalnya kendati rencana Wali Kota Tasikmalaya tersebut sangat baik namun karena sudah daftar dan masuk bakal calon, maka program tersebut bertentangan dengan Pasal 71 UU Nomor 10 tahun 2016 dan ada sanksinya.

    "Di aturan itu tertulis jika ada kepala daerah mencalonkan lagi, dilarang menggunakan program yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak dalam 6 bulan sebelum pemilihan," ungkap Ketua Panwas Kota Tasikmalaya Ede Supriadi, Selasa (18/10/2016).

    Dia menjelaskan jika tetap melaksanakan program tersebut, maka kepala daerah akan dianggap melanggar UU tersebut. Untuk itu Panwaslu akan mengantispasi terjadinya pelanggaran dengan melakukan pengawasan sesuai kewenangannya. Menurutnya ini memang baru rencana Wali Kota petahana dan BPJS Ketenagakerjaan dan belum ada MOU secara resmi.

    “Hal itu bisa dikatagorikan janji politik. Seorang balon menjanjikan atau ada kontrak politik tidak dilarang, itu sah-sah saja. Akan tetapi, tolong dihentikan saja karena akan mencederai banyak pihak," sambungnya.

    Sementara itu Divisi Penindakan Pelanggaran Panwas Kota Tasikmalaya Rino Sundawa Putra menambahkan rencana asuransi BPJS Ketenagakerjaan RT/RW merupakan temuan dan bukan laporan. Pihaknya harus melakukan investigasi ke lapangan, apakah memenuhi unsur pelanggaran atau tidak.

    "Kami meminta pengguliran BPJS Ketenagakerjaan dihentikan sementara sampai Pilkada usai agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” pintanya. (*)

    yan

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Polusi Serbuk Kayu Cemari Tiga Dusun, Warga Protes
    Jangan Takut, Gempa Tasik Tak Berpotensi Tsunami
    Atap Tiga Ruang Kelas SD di Subang Ambruk
    Praktik Pencurian Pupuk Bersubsidi Dibongkar
    OSL 2017, Polres Indramayu Tilang 3.088 Kendaraan
    Berita Terdahulu

    Editorial