JuaraNews, Purwakarta – Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengusulkan agar pencetakkan blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) lebih baik dibuat di masing-masing provinsi. Hal tersebut untuk memudahkan warga memperoleh identitas kependudukan.

"Kami di daerah mengalami tekanan dari masyarakat soal pelayanan KTP elektronik ini karena kekosongan blanko. Makanya saya selaku kepala daerah yang sering menerima keluhan mengusulkan agar blanko KTP el dibuat di daerah saja," ucapnya.

Seperti diketahui saat ini ribuan warga Kabupaten Purwakarta yang sudah melakukan perekaman selama berbulan-bulan belum menerima KTP el karena kekosongan blanko KTP. Apalagi saat ini stok blanko di Kemendagri pun kosong dan baru ada pada pengadaan di anggaran perubahan pada November nanti.

Menurutnya pencetakkan blanko KTP elektronik yang dibuat terpusat justru menimbulkan masalah yang tidak tuntas-tuntas. Salah satunya lamanya warga menerima KTP el dengan alasan blanko kosong. Akibatnya seluruh warga Indonesia sekarang lama mendapat KTP hanya gara-gara-gara blanko-KTPnya tidak ada.

Menyiasati kekurangan blanko KTP ini Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 471.13/10231/Dukcapil Perihal Format Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik. Dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh per tanggal 29 September 2016 tersebut disebutkan bahwa Surat Keterangan Pengganti KTP-el dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS, Pernikahan dan kebutuhan lainnya.

Lebih lanjut dikatakan Dedi, sistem pembuatan KTP yang berlaku saat ini justru tidak sesuai dengan cara kerja Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi. "Saya kira presiden harus turun tangan, mengubah sistem pembuatan KTP khususnya soal pembuatan blanko KTP," pungkasnya. (*)

yan