web stats service from statcounter

Hot News

  • Agronesia Diduga Tilep Dana BPJS 3,6 Milyar
    Agronesia Diduga Tilep Dana BPJS 3,6 Milyar
    • 19 September 2018 | 05:02:00 WIB

    PT AGRONESIA, salah satu BUMD Pemprov Jawa Barat diduga selewengkan dana BPJS karyawan sejak 2016. Jumlahnya diperkirakan mencapai 3,6 milyar rupiah.

Inspirasi

    Disdukcapil Antisipasi Adanya Blanko E-KTP Palsu
    net

    Disdukcapil Antisipasi Adanya Blanko E-KTP Palsu

    JuaraNews, Karawang – Hingga kini sekitar 20 ribu warga Kabupaten Karawang belum melakukan perekaman e-KTP. Padahal Pemkab Karawang telah menyosialisasikan agar masyarakat memiliki e-KTP segera mungkin sesuai dengan intruksi dari Kemendagri.

    "Kami sudah memerintahkan kecamatan untuk melakukan pendataan yang belum melakukan perekaman, dari data yang terhimpun tersebut, perkiraan dari 2,9 juta warga Karawang sekitar 20 ribu warga belum melakukan perekaman," ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karawang Yudi Yudiawan, Kamis (6/10/2016).

    Yudi menyebutkan upaya pendataan tersebut dilakukan untuk mendorong warga untuk segera memiliki e-KTP. Pihaknya pun sudah membuka pelayanan perekaman di hari Sabtu dan Minggu.

    Akan tetapi upaya percepatan perekaman itu terbentur oleh kendala teknis yakni habisnya blanko e-KTP di Kemendagri. Akibatnya saat ini masyarakat belum dapat memiliki e-KTP hingga bulan November, sesuai dengan Surat Edaran Nomor 471.13/10231/Dukcapil Perihal Format Surat Keterangan Pengganti e-KTP oleh Kementerian Dalam Negeri.

    Pengeluaran penerbitan tersebut sempat membuat masyarakat Karawang kecewa. Namun setelah pihaknya menjelaskan situasi keadaan blanko habis, warga dapat menerima. Pihaknya juga akan mengirimkan surat edaran dari Bupati, berkaitan adanya Surat Keterangan Pengganti e-KTP kepada beberapa instansi seperti BPMPD, KPU, Perbankan, Kantor Imigrasi, Kepolisian, Asuransi,BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, serta Departemen Agama.

    "Sementara bagi warga yang baru mendapatkan surat pengganti e-KTP, wajib kembali menukarnya kembali dengan blanko asli dengan batas waktu selama enam bulan. Hal itu untuk menghindari adanya e-KTP palsu yang saat ini mulai muncul di beberapa daerah lainnya," ucapnya. (*)

    yan

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Agronesia Diduga Tilep Dana BPJS 3,6 Milyar
    Emil Harus Segera Rombak Birokrasi Pemprov Jabar
    Baru 2 Pekan jadi Gubenur, Emil Dapat Penghargaan
    Tim Sinkronisasi Usulkan 742 Program pada Emil
    Ahmad Saepudin Terpilih Kembali Jadi Ketua KONI
    Berita Terdahulu

    Editorial

      Advertisement On Google