web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    Ratusan Kades Tuntut Jamkes dan Siltap Sesuai UMK
    net

    Ratusan Kades Tuntut Jamkes dan Siltap Sesuai UMK

    JuaraNews. Tasikmalaya - Ratusan kepala desa dan aparat desa di Kabupaten Tasikmalaya menuntut Jaminan Kesehatan (Jamkes) dan Penghasilan Tetap (Siltap) sesuai dengan UMK. Tuntutan itu disampaikan kepada para kepala desa dan aparat desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tasikmalaya ke Pemkab Tasikmalaya, Selasa (4/10/2016).

    Ketua Apdesi Kabupaten Tasikmalaya Panji Permana mengungkapkan tuntutan Jamkes dan Siltap sesuai UMK didorong rasa keperihatinan adanya salah satu kepala desa di Kabupaten Tasikmalaya yang meninggal dunia. Keluarganya diharuskan membayar biaya sebesar Rp 30 juta rupiah karena tidak memiliki Jamkes.

    "Sungguh ironis dikala kepala desa mengurusi warganya untuk bisa mendapatkan Jamkes, akan tetapi dia sendiri tidak memiliki Jamkes. Untuk itu kami menuntut Jamkes dan Siltap sesuai dengan UMK yang berlaku,” tegasnya di sela-sela aksi yang juga warnai dengan poster dan spanduk bertuliskan tuntutan kepada Pemkab Tasikmalaya.

    Pihanya begitu prihatin terhadap kondisi rekannya yang meninggal dan harus menanggung biaya pengobatan sendiri. Hal itu terjadi karena kepala desa itu tidak memiliki Jamkes. Selain itu, kedatangan anggota Apdesi ini juga menuntut Siltap sesuai UMK. Pasalnya saat ini penghasilan aparatur desa dan staff dibawah UMK Kabupaten Tasikmalaya 2016 yang sebesar Rp 1,6 juta.

    “Banyak aparatur desa dan stafnya menerima penghasilan dibawah Rp 1,6 juta per bulan dan itu harus ada penyesuaian mengacu kepada nilai UMK," tegasnya. (*)

    yan

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Satpol PP Jabar Tutup Dua Galian C Tak Berizin
    Tenaga Honorer di Pemda Karawang Terlalu Banyak
    PPP Siapkan Kader Maju di Pilkada Serentak 2018
    Pascagempa BPBD Verifikasi Data Kerusakan Rumah
    Pemkab Subang Bersikukuh Pedagang Direlokasi
    Berita Terdahulu

    Editorial