JuaraNews, Bandung  - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menaikkan tarif batas bawah untuk tiket penerbangan. Dengan demikian, mulai sekarang tidak ada lagi tiket penerbangan berharga murah atau promosi di bawah Rp500 ribu.

Ketetapan tarif baru ini tercantum dalam Peraturan Menhub No 91/2014. Tarif baru ini hanya berlaku untuk penerbangan dalam negeri. Aturan ini sudah ditandatangani Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada 30 Desember 2014.

Menhub Ignasius Jonan beralasan diaturnya tarif pesawat, khususnya maskapai penerbangan murah, agar tidak terjadi persaingan yang memicu maskapai berlomba-lomba menambah slot penerbangan di luar izin yang diberikan.

Selain itu, Jonan tak habis pikir dengan harga tiket kereta api hampir sama dengan harga tiket pesawat. Menurut Jonan, harga tiket KA eksekutif saja untungnya hampir tidak ada, apalagi pesawat.

"Saya kasih contoh, tiket kereta api yang kelas eksekutif kan gak dikasih makan, cuma tempat duduknya sama dengan kelas ekonomi pesawat. Jakarta-Surabaya itu (waktu tempuh) 9,5 jam harganya Rp350.000-450.000. Sekarang Anda cek, kalau ada pesawat Jakarta-Denpasar harganya Rp300.000-400.000. Apa itu masuk akal? Wong kereta api itu untungnya hampir gak ada," ujar Jonan di Istana Presiden, Jakarta.

Jonan sangat yakin maskapai penerbangan yang menjual tiket murah, mengalami kerugian. "Coba tanya AirAsia dan Garuda, rugi gak operasinya selama ini? Kalau rugi terus, bahaya. Kalau tutup mendingan kan. Kalau jalan terus, kan pasti banyak yang dikorbankan," ujar mantan Dirut KAI ini.

Dengan mengalami rugi itu, kata Jonan, tidak mungkin maskapai-maskapai itu akan menombok terus keuangannya. Hal seperti inilah yang menurut Jonan tidak sehat dalam industri penerbangan. Jonan curiga adanya 'kompensasi' lain agar tidak mengalami kerugian, seperti pengurangan biaya maintenance.

Dengan kebijakan baru ini, maskapai dipastikan bakal menghitung ulang tarif penerbangan yang komponennya terdiri dari bahan bakar 32%, sewa pesawat, asuransi, pelumas dan oli. Biaya pemeliharaan pesawat sendiri kontribusinya 20%, ditambah jasa bandara. Rata-rata, semua itu menggunakan kurs dolar AS, sehingga maskapai memperhitungkan juga faktor nilai tukar. Pemerintah pun berjanji akan lebih memperketat pengawasan terhadap maskapai.

"Tujuannya agar aspek keseimbangan sehingga harus mengikuti, seperti fuel dan maintenance maskapai penerbangan, tidak mungkin dilewati kedua hal tersebut, itu sifatnya wajib dan agar tidak banyak minusnya. Untuk itu pemerintah audit dengan kondisi situasi saat ini untuk melakukan suatu pengawasan operasional pesawat itu sendiri," ungkap Direktur Angkutan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Mohammad Alwi. (*)

den