web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    BKPM Pangkas Izin Investasi Jadi 3 Jam

    BKPM Pangkas Izin Investasi Jadi 3 Jam

    • Senin, 11 Januari 2016 | 14:00:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews – “Jika bisa cepat, kenapa harus dibikin lama?” Tampaknya, kalimat yang menyindir kinerja para birokrat di Indonesia itu tak lama lagi akan hilang.

    Memang mungkin tak akan hilang seluruhnya, tapi setidaknya itu telah dimulai oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang meluncurkan layanan izin investasi 3 jam pada Senin (11/1/2016) di Kantor BKPM, Jakarta. Peluncuran layanan itu dilakukan secara simbolis oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

    Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, BKPM memangkas proses perizinan investasi yang semula memakan waktu selama 23 hari. Produk perizinan yang birokrasinya dipangkas itu sembilan jenis. Antara lain, izin investasi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). “Sebelumnya kami hanya memangkas proses empat produk perizinan,” kata Franky kepada media di Jakarta, Senin (11/1/2016)

    BKPM juga mempercepat proses penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), Nomor Induk Kepabeanan (NIK), dan surat booking tanah jika dibutuhkan oleh investor. "Ini hadiah tahun baru bagi para investor yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid II pemerintah," jelas Franky.

    Proses perizinan 3 jam ini, ujar Franky telah diujicoba (soft launching) pada 1 Desember 2015 lalu. Hingga kini, tujuh investor telah memanfaatkan layanan izin 3 jam itu dengan nilai investasi Rp17,85 triliun. Ketujuh investor tersebut bergerak di sektor industri, pembangkit listrik, pelabuhan, budidaya ternak dan properti.

    Franky menuturkan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi para investor untuk mendapatkan izin dalam waktu 3 jam itu. Yakni, nilai investasi minimal Rp100 miliar atau US$ 7,5 juta atau menyerap tenaga kerja dalam negeri minimal 1.000 orang. “Layanan ini diharapkan mampu menarik minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Franky. (*)

    Oleh: akbar aulia / bar

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Peduli Banjir Jabodetabek, Pos Indonesia Serahkan Bantuan
    Pertamina Turunkan Harga BBM Nonsubsidi, Pertamax jadi Rp9.200 per Liter
    Wagub Jabar Berharap KKP Angkat Potensi Pesantren untuk Budidaya Ikan
    Pembangunan Desa dan Wisata Jurus Jabar Hadapi 2020
    Gubernur Jabar Serahkan Tambahan 30 Bus Wisata Tahap Kedua

    Editorial