Hot News


Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    BKPM Pangkas Izin Investasi Jadi 3 Jam

    BKPM Pangkas Izin Investasi Jadi 3 Jam

    • Senin, 11 Januari 2016 | 14:00:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews – “Jika bisa cepat, kenapa harus dibikin lama?” Tampaknya, kalimat yang menyindir kinerja para birokrat di Indonesia itu tak lama lagi akan hilang.

    Memang mungkin tak akan hilang seluruhnya, tapi setidaknya itu telah dimulai oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang meluncurkan layanan izin investasi 3 jam pada Senin (11/1/2016) di Kantor BKPM, Jakarta. Peluncuran layanan itu dilakukan secara simbolis oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

    Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, BKPM memangkas proses perizinan investasi yang semula memakan waktu selama 23 hari. Produk perizinan yang birokrasinya dipangkas itu sembilan jenis. Antara lain, izin investasi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). “Sebelumnya kami hanya memangkas proses empat produk perizinan,” kata Franky kepada media di Jakarta, Senin (11/1/2016)

    BKPM juga mempercepat proses penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), Nomor Induk Kepabeanan (NIK), dan surat booking tanah jika dibutuhkan oleh investor. "Ini hadiah tahun baru bagi para investor yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid II pemerintah," jelas Franky.

    Proses perizinan 3 jam ini, ujar Franky telah diujicoba (soft launching) pada 1 Desember 2015 lalu. Hingga kini, tujuh investor telah memanfaatkan layanan izin 3 jam itu dengan nilai investasi Rp17,85 triliun. Ketujuh investor tersebut bergerak di sektor industri, pembangkit listrik, pelabuhan, budidaya ternak dan properti.

    Franky menuturkan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi para investor untuk mendapatkan izin dalam waktu 3 jam itu. Yakni, nilai investasi minimal Rp100 miliar atau US$ 7,5 juta atau menyerap tenaga kerja dalam negeri minimal 1.000 orang. “Layanan ini diharapkan mampu menarik minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Franky. (*)

    Oleh: akbar aulia / bar

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Layanan Q-COMM Pos Indonesia Dongkrak Potensi UMKM
    Ridwan Kamil dan OJK RI Bahas Pemulihan Sektor Manufaktur di Tengah Pandemi
    Pelabuhan Patimban Ditargetkan Soft Launching Awal November 2020
    Balai Wyata Guna Bandung Berikan Sertifkat Barista pada 5 Penyandang Disabiltas
    Gubenur: BUMD Harus Jadi Lokomotif Kebangkitan Ekonomi Jabar
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Imani Center
      Buku Wagun

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads