JuaraNews, Bandung – Perseteruan antara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) dengan sejumlah anggota DPRD Jabar memasuki babak baru pasca pidato kontroversial dalam Musrenbang Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025.
Ucapan Gubernur Jabar yang kerap disapa KDM menyindir para legislator dan dinilai telah memperkeruh hubungan antara eksekutif dan legislatif.
“Musrenbang itu forum yang sakral. Di undang tak mau datang. Ingin di hargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin di libatkan, tapi tidak pernah mau terlibat,” kata Dedi dalam video yang diunggah di media sosialnya.
Baca Lagi: Tanggapi Walk Out Fraksi PDIP di Paripurna, KDM Bilang Begini!
Pernyataan KDM tersebut menuai respons keras dari DPRD Jawa Barat terutama Fraksi PDIP. Interupsi dan aksi walk out mewarnai Sidang Paripurna, mencerminkan adanya krisis komunikasi dan ketegangan di tubuh pemerintahan daerah.
Tidak Ada Sikap Negarawan
Pengamat politik dari UIN Bandung, Abdul Holik, menilai permintaan maaf Gubernur Dedi Mulyadi justru tidak menunjukkan sikap kenegarawanan.
Menurutnya, alih-alih menjadi momen rekonsiliasi, gaya komunikasi Dedi yang cenderung satir dan bercanda memperlihatkan ketidaksiapan dalam membangun relasi sehat dengan lembaga legislatif.
“Gubernur seharusnya memahami bahwa posisi politiknya bukan sekadar influencer media sosial, tapi pemimpin daerah yang harus menjaga etika komunikasi publik. Permintaan maaf yang di barengi candaan seperti ‘yang marahin saya makin terkenal’ itu justru mencederai makna permintaan maaf itu sendiri,” kata Abdul Holik.
Baca Juga:Akhiri Polemik dengan Dewan, Dedi Mulyadi Harus Dipanggil!
Ia menilai Gubernur Jabar sedang memainkan panggung politik populis, dengan menjadikan konflik sebagai konten yang menghibur pendukungnya di media sosial.
“Ini berbahaya. Karena Gubernur menggunakan konflik sebagai bahan tontonan publik, bukan menyelesaikannya secara substansial. Ini menurunkan kualitas demokrasi lokal,” tambahnya.
Abdul Holik menegaskan, dalam konteks pemerintahan, permintaan maaf seharusnya di ikuti dengan tindakan korektif dan langkah nyata membangun dialog. Bukan sekadar basa-basi atau gimik politik untuk meredam reaksi sesaat.
“Kalau ini terus dibiarkan, Jawa Barat bisa jadi panggung drama politik, bukan panggung pembangunan,” tegasnya. (Bas)
