JUARANEWS – Masalah pendanaan pembentukan Koperasi merah putih yang akan dilakuan pemerintahan Presiden Prabowo sepertinya akan terkendala dengan ketersediaan anggaran.
Hal ini terungkap dari pernyataan Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantoro dalam kunjungan kerjanya ke Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung pada, Sabtu, (10/5/2025).
Menurutnya, untuk pengembangan Koperasi Merah Putih pemerintah membuka peluang keterlibatan pihak swasta melalui pendanaan Coorperate Social Responbility (CSR).
BACA JUGA: DPRD Jabar Bahas Perda BUMD, Direksi-Komisaris tak Berkontribusi Siap-siap Dicopot!
Meski begitu, Ferry menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih bersifat inklusif dan dapat didanai dari berbagai sumber. Termasuk APBN, APBD mapun Dana Desa yang diberikan pemerintah.
‘’Akan tetapi keterlibatan melalui CSR dapat mempercepat realisasi program tersebut, terutama di kawasan perdesaan,’’ ujarnya kepada wartawan.
Pembentukan koperasi dengan melibatkan CSR bisa dilakukan selain menggunakan anggaran pemerintah. Pihak swasta bisa berkontribusi membangun koperasi desa dan keluraan ini.
BACA JUGA: Koperasi Merah Putih, Potensinya Diklaim Sampai Rp 80 Triliun!
Program ini mengusung semangat gotong royong lintas sektor dengan semangat prinsip dasar koperasi. Dengan begitu jika sudah siap maka pada Oktober2025 akan segera dilaunching.
Pemerintah Presiden Prabowo menargetkan akan membentuk 80.000 koperasi di tingkat desa dan kelurahan seluruh Indonesia dan sudah menjadi baian rencana nasional.
