JuaraNews, Bandung – Rencana reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat kembali mencuat. Padahal rencana itu selalu timbul tenggelam pada setiap kepemimpinan Gubernur.
Kini, di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, rencana ini kembali berembus. Sejumlah titik rel kereta api yang ratusan tahun mati di kabupaten/kota akan diaktifkan.
Kabar ini sontak menui pro dan kontra di masyarakat. Pasalnya, untuk mengaktifkan rel kereta api mati akan berhadapan langsung dengan warga dengan melakukan pembebasan lahan.
BACA JUGA: 10 Jabatan Kadis di Pemprov Jabar akan Diisi dari Kabupaten/Kota, Begini Mekanismenya!
Berdasarkan penelusuran, sejumlah lahan rel kereta kini sudah banyak beralih fungsi. Kebanyakan berdiri bangunan rumah-rumah penduduk.
Dengan begitu, jika ingin mewujudkan ambisi ini maka persoalan yang akan di hadapi akan berhadapan dengan masalah pembebasan lahan.
BACA JUGA: Ungkap Peran Riantono Hembuskan Isu Bandung Poek untuk Pengadaan PJU
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan, rencana ini sudah lama di suarakan. Tapi tidak berjalan maksimal. Lantaran tidak di dukung anggaran memadai.
Reaktivasi rel kereta api direncanakan 14 jalur. Namun ketika era kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil hanya satu jalur yang berhasil di fungsikan kembali.
BACA JUGA: Koperasi Merah Putih, Potensinya Diklaim Sampai Rp 80 Triliun!
‘’Jalur rel kereta api Cibatu-Garut sepanjang 19,3 kilometer sekarang sudah aktif,’’ ujar Djoko kepada wartawan, Sabtu (26/04/2025).
Reaktivasi Jalur Rel Kereta Api Butuh Anggaran Besar
Djoko menyebutkan, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal perkeretaapian, pada periode 2010, ada 14 jalur kereta api yang statusnya non aktif.
Denga begitu, kangkah reaktivasi ini butuh keseriusan agar tak sebatas wacana saja. Bukan sekadar semangat, namun perlu tekad kuat dan anggaran cukup dari pemerintah.
BACA JUGA: Polda Jabar Usut Penggelapan Dana Hibah di Tasikmalaya
“Provinsi Jawa Barat masih perlu membangun jaringan jalan di daerahnya yang perlu segera di tuntaskan,” ucapnya.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu juga menyoroti, Pemrov Jabar dalam hal ini tidak bisa mengandalkan swasta untuk membangun jalan rel kereta api.
Selain investasi mahal, pemerintah harus memberikan dukungan operasional nantinya. Tanpa dukungan operasional, investor tidak akan tertarik.
BACA JUGA: Jalan Alternatif Sodong Rusak, Pengguna Jalan Meradang
Lain halnya, membangun jalan tol. Dukungan regulasi setiap dua tahun tarif akan naik. Sehingga cukup bangun prasarana. Sedangkan membuat jalur rel kereta membangun sarana dan anggaran.
Djoko berpendapat, mengaktifkan kembali rel kereta api akan mengeluarkan anggaran sangat besar. Sehingga butuh kajian dan analisa yang matang.
Jika melihat efesiensi anggaran, lebih baik pemerintah bisa membangun infrastruktur lain yang lebih mendesak. Terlebih Kemenhub sendiri terkenan pemangkasan anggaran 50 persen.
“Jadi ini apakah mungkin bisa di lakukan reaktivasi jalan rel di Jawa Barat di tengah efisiensi anggaran,’’ tandas Djoko. (edt)
